Bandar Lampung, Tentanglampung.com – DPRD Provinsi Lampung telah membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani tata niaga singkong pada paripurna yang digelar pada Senin (6/1/2025). Ketua Pansus, Mikdar Ilyas, menyampaikan beberapa target utama yang ingin dicapai dalam upaya memperbaiki perputaran ekonomi dari tanaman singkong.
Pembentukan Tim Ahli dan Rencana Kunjungan Kerja
Mikdar Ilyas mengungkapkan, pada rapat perdana ini, Pansus menetapkan tiga tenaga ahli dengan disiplin ilmu hukum, pertanian, dan perekonomian tataniaga singkong. Tenaga ahli yang terpilih adalah Angga Lana (Bidang Hukum), Helmi (Bidang Tata Niaga Singkong), dan Abbas (Bidang Pertanian). Para ahli ini akan menyiapkan bahan yang dibutuhkan untuk didiskusikan lebih lanjut dalam rapat.
Selanjutnya, Pansus akan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke beberapa daerah, terutama yang memiliki perusahaan singkong. Mikdar menambahkan, kunjungan pertama akan dilakukan ke Lampung Utara, di mana pihaknya akan mengundang gabungan kelompok tani, OPD, dan pihak pabrik, bersama dengan DPRD Lampung Utara. Selain itu, mereka juga akan turun langsung ke perusahaan dan petani untuk mengumpulkan masukan.
Kunjungan ke Beberapa Kabupaten
Pansus akan mengunjungi beberapa kabupaten, antara lain Lampung Utara, Lampung Tengah, Mesuji, Tulangbawang, dan Lampung Timur. Mikdar menjelaskan bahwa setiap kunjungan ke daerah akan dilakukan dengan mendatangi pabrik singkong yang berbeda untuk memastikan keselarasan antar daerah.
“Kami akan mendengarkan persoalan yang dihadapi petani, OPD, dewan, dan pabrik. Masukan yang didapatkan akan dipadukan dengan hasil dari tenaga ahli dan kunjungan kerja ini, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat diterima oleh semua pihak,” tambah Mikdar.
Subsidi Pupuk dan Harga Singkong
Selain berfokus pada kesepakatan harga singkong dan potongan harga, Mikdar juga menyebutkan bahwa Pansus akan memperjuangkan subsidi pupuk untuk singkong, yang selama ini belum diperoleh oleh petani.
“Nantinya, kami akan mengupayakan subsidi pupuk agar petani dapat membeli dengan harga yang wajar. Kami juga akan berusaha agar pengusaha bisa menjalankan usaha mereka dengan lancar dan bertahan,” kata Mikdar. Pansus juga berencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk mencari solusi yang tepat.
Perhatian Terhadap Pemerintah Pusat
Mikdar menyampaikan bahwa tujuan utama dari Pansus ini adalah untuk memperbaiki mutu hasil produksi singkong, harga, serta potongan harga yang adil. Ia juga berharap agar pemerintah pusat dapat hadir untuk memberikan dukungan, termasuk subsidi pupuk, pembuatan bibit unggul, dan penyediaan peralatan bagi petani.
“Pengusaha bukan tidak mau menaikkan harga singkong, tetapi mereka tertekan dengan adanya impor tepung. Kami akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat,” ujar Mikdar.
Rekomendasi Pansus untuk Tata Niaga Singkong yang Adil
Hasil akhir dari pembahasan Pansus ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat menciptakan tata niaga singkong yang adil bagi petani dan pengusaha. Pansus yang beranggotakan dua puluh orang ini berasal dari berbagai fraksi di DPRD Lampung.(Red)
