Bandar Lampung, Tentanglampung.com – Ratusan petani singkong dari tujuh kabupaten di Lampung menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur dan DPRD Lampung, Senin (13/1/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap anjloknya harga singkong yang dinilai semakin merugikan mereka.
Setelah tiga jam berorasi, para petani akhirnya diterima masuk ke Kantor DPRD Lampung untuk menyampaikan keluh kesah mereka secara langsung. Mereka bertemu dengan Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Singkong DPRD Lampung.
Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI), Dasrul Aswin, mengungkapkan keresahan petani soal harga singkong yang kini hanya Rp1.070 per kilogram di Perusahaan Bumi Waras, jauh di bawah biaya produksi.
“Dulu harga singkong bisa mencapai Rp1.300 per kilogram dengan rafaksi di bawah 10 persen. Sekarang, rafaksi mencapai 35 persen, membuat kami semakin merugi,” ujar Dasrul.
Ia menjelaskan bahwa para petani harus menanggung biaya operasional panen dan produksi, belum lagi biaya transportasi jika kebun mereka jauh dari pabrik.
“Bayangkan, harga singkong turun, tapi biaya produksi malah naik. Kalau begini terus, bagaimana nasib kami?” keluhnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Pansus Tataniaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan petani. Ia menegaskan bahwa pansus ini dibentuk sebagai respons nyata DPRD atas kondisi yang dialami petani singkong.
“Pansus ini akan diparipurnakan dan menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti, mulai dari Gubernur hingga kementerian terkait,” kata Mikdar.
Mikdar juga memastikan, mulai Selasa (14/1/2025), Pansus akan bertemu langsung dengan kelompok tani di Lampung Utara, Lampung Tengah, Mesuji, dan Lampung Timur untuk mendengarkan persoalan mereka secara langsung.
“Tidak hanya itu, kami juga akan menemui tiga menteri, yakni Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian, serta Komisi IV DPR RI. Tujuannya agar kebijakan yang diambil pusat benar-benar berpihak pada petani,” tambahnya.(Red)
