Bandar Lampung, Tentanglampung.com – Panelis Mimbar Demokrasi DPD PDI Perjuangan Lampung menghasilkan diskusi berbobot terkait Demokrasi yang telah berlangsung setahun terakhir.
Dr. Budiono menyoroti proses demokrasi Pemilihan kepempipinan di negara Indonesia, poin penting yang disoroti adalah pemimpin yang lahir dari proses hukum yang tidak benar, yang dinilai akan melahirkan kepemimpinan dan kebijakan yang cacat pula.
“Mahkamah Konstitusi (MK) lahir di era reformasi untuk mengurangi cacat demokrasi dan mengawal hak asasi manusia serta konstitusi. Sesuatu yang dihasilkan dari tidak benar, akan menghasilkan sesuatu yang tidak benar juga,” ujar Budiono dalam diskusi Mimbar Demokrasi, Sabtu (18/1/2025) di lantai III DPD PDI Perjuangan Lampung.
Dosen Hukum Unila ini juga mengkritisi rendahnya kesadaran hukum dan politik di masyarakat. “Mahasiswa harus memiliki pemikiran kritis dan mampu berbicara untuk mengkritik kebijakan pemerintah, namun tetap dalam koridor hukum dan politik yang bertanggung jawab,” tambahnya.
Sementara panelis lainnya, Prof. Ari Darmastuti juga menyoroti bagaimana demokrasi Indonesia seringkali diwarnai oleh praktik politik uang.
“Masih banyak masyarakat yang mau memilih hanya karena diberi uang 50 ribu. Itu mencerminkan kondisi rakyat yang lapar dan tidak sadar telah dibodohi,” ujarnya.
Guru besar ilmu politik Unila ini menegaskan pentingnya pemimpin yang adil dan bijaksana. Namun, demokrasi di Indonesia kerap dipengaruhi oleh oligarki kekuasaan yang sulit diawasi. “Sistem check and balance yang seharusnya menjadi kontrol terhadap kekuasaan justru tidak berjalan dengan baik,” katanya.
Dira juga mengingatkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia berada di tangan generasi muda. Reformasi jilid kedua dinilai menjadi jalan untuk memperbaiki arah demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan yang kuat dan kesadaran akan hak serta kewajiban sebagai warga negara menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini.
“Kita para dosen sudah memberikan peringatan bahwa ada sesuatu yang salah dalam tata nilai kita saat ini. Masa depan bangsa ada di tangan generasi muda. Setiap periode demokrasi adalah ujian, dan kita percaya bahwa demokrasi Indonesia bisa diperbaiki,” jelasnya.
“Tidak ada jalan lain. Generasi muda harus mengambil peran kepemimpinan, memastikan demokrasi berjalan dengan nilai-nilai keadilan dan konstitusi,” tutupnya.(Red)
