Bandar Lampung, Tentanglampung.com – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, menegaskan komitmennya untuk memanggil perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Langkah ini dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dan meningkatkan penerimaan APBD Provinsi Lampung.
“Kita sebagai mitra eksekutif siap mendampingi dan mencarikan solusi bersama agar objek-objek pendapatan ini bisa tergali,” kata Munir, Senin (20/1).
Munir menjelaskan bahwa pihak legislatif dan eksekutif akan bekerja sama untuk merumuskan strategi terbaik guna mengatasi permasalahan tunggakan pajak. Ia juga menegaskan pentingnya kesadaran perusahaan dalam menjalankan kewajiban membayar pajak, sebagai bentuk tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang baik.
“Semua pihak, termasuk perusahaan, harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai warga negara yang baik, kedudukan kita semua sama di mata hukum. Oleh karena itu, perusahaan harus taat pada kewajibannya,” tegasnya.
Kader Partai PKB ini mengungkapkan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan oleh Komisi III adalah pendekatan persuasif. Pihaknya berharap, dialog dan upaya mencari solusi bersama dapat menyelesaikan permasalahan tanpa harus menempuh jalur hukum yang lebih keras.
Selain itu dia juga menyoroti bahwa Provinsi Lampng sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan Banten dalam hal penerimaan APBD. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya potensi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor, yang belum tergali secara maksimal.
“Kita harus lebih serius menangani ini, karena jika potensi-potensi ini bisa tergali, anggaran daerah kita akan semakin optimal untuk mendukung pembangunan,” tutup Munir.(Red)
