Bandar Lampung, Tentanglampung.com – Maraknya tumpang tindih atau ganda sertifikat tanah dan laut menjadi perhatian khusus dari Komisi I DPRD Lampung. Oleh karena itu, lembaga legislatif meminta masyarakat untuk berperan aktif melaporkan persoalan sertifikat yang terjadi di masing-masing wilayah.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, mengimbau masyarakat untuk berani melaporkan jika menemukan persoalan sertifikat tanah atau laut yang bermasalah. Ia menegaskan bahwa jika ada pengaduan, pihaknya akan segera merespons dan turun langsung ke lapangan.
Persoalan sertifikat tanah dan laut menjadi perhatian serius legislatif, terutama dengan munculnya kasus sertifikat laut di beberapa wilayah, seperti Laut Tanggerang. Ade Utami Ibnu menegaskan bahwa jika ada laut yang dipagar dan sudah bersertifikat, hal itu melanggar aturan. Ia meminta masyarakat untuk melaporkan kasus semacam itu, agar bisa segera ditinjau dan dibatalkan jika diperlukan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung juga menegaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti masalah ini dengan mendatangi BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk mempertanyakan dan mendalami permasalahan sertifikat ganda. Dalam pertemuan dengan BPN, mereka membahas berbagai persoalan pertanahan di Provinsi Lampung, dan BPN mengklaim tidak ada laporan sertifikat ganda di wilayah laut.(Red)
