Example floating
Example floating
BeritaLampung

DPRD Bandar Lampung Dorong Transparansi Dana BOS dan Uang Komite

257
×

DPRD Bandar Lampung Dorong Transparansi Dana BOS dan Uang Komite

Sebarkan artikel ini
Asroni Paslah / Tentanglampung.com

Bandar Lampung, Tentanglampung.com – Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti transparansi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan uang komite dalam pertemuan dengan para kepala sekolah SMP se-Bandar Lampung. Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya percepatan pengisian jabatan kepala sekolah yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengungkapkan bahwa masyarakat banyak mempertanyakan pengelolaan dana di sekolah. Oleh karena itu, DPRD meminta para kepala sekolah untuk menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS dan uang komite secara transparan.

“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat terkait penggunaan Dana BOS dan dana komite. Maka, kami meminta kepala sekolah menyusun laporan lengkap agar dana yang diterima benar-benar digunakan sesuai peruntukannya,” tegas Asroni, Senin (10/2/2025).

Sebagai tindak lanjut, DPRD mewajibkan para kepala sekolah untuk segera menyerahkan laporan keuangan tahun 2024. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, DPRD tak segan menjadwalkan hearing lanjutan atau inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah-sekolah.

“Kami ingin memastikan bahwa dana pendidikan digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Jika ada hal yang mencurigakan, kami akan turun langsung untuk melihat kondisinya di lapangan,” tambah Ketua Fraksi Gerindra ini.

Selain transparansi keuangan, DPRD juga menyoroti kekosongan jabatan kepala sekolah yang masih banyak diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi ini dinilai menghambat efektivitas pengelolaan sekolah, sehingga DPRD mendorong pemerintah kota untuk segera menetapkan kepala sekolah definitif.

“Jabatan kepala sekolah yang masih diisi oleh Plt perlu segera didefinitifkan agar sekolah bisa dikelola lebih optimal dan kebijakan bisa berjalan lebih efektif,” ujar Asroni.

Ke depan, DPRD juga akan memanggil kepala sekolah swasta, terutama yang menerima Dana BOS, untuk memastikan transparansi yang sama diterapkan di semua sekolah. Hal ini menjadi penting karena jumlah SMP swasta penerima Dana BOS lebih banyak dibanding SMP negeri.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *