Bandar Lampung, Tentanglampung.com – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria, Pertanahan, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi, dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Pembangunan 3 Juta Rumah secara virtual, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sakai Sambayan Kantor Gubernur, Senin (17/03/2025).
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh beberapa Menteri, di antaranya Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai, dan perwakilan dari Kementerian Kehutanan, Plt. Sekjen Kementerian Kehutanan Mahfudz.
Dalam kesempatan ini, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa nota kesepahaman ini sangat penting untuk memastikan koordinasi dan sinergi yang optimal antara berbagai kementerian terkait. MOU ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).
“Kami sangat mengharapkan dengan adanya MOU ini, kita dapat memiliki kepastian yang lebih jelas, baik untuk pemerintah maupun dunia usaha, terutama terkait pengaturan ruang di daerah,” ujar Tito Karnavian.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatan yang sama juga menekankan pentingnya pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), yang merupakan program terbesar yang pernah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
“Kami berharap Pemerintah Daerah dapat mendukung dan mempercepat pelaksanaan PKG di wilayah masing-masing. Ini adalah bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat, bukan hanya mengobati yang sakit, tetapi mencegah agar mereka tetap sehat,” ucap Menkes.
Sri Haryati, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, juga menyoroti pentingnya dukungan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan 3 Juta Rumah. Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera menginformasikan rencana pembangunan rumah kepada Kementerian Dalam Negeri agar program ini dapat berjalan lancar.
“Kami mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam pembangunan rumah,” jelas Sri.
Sebagai respons terhadap Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk mempercepat implementasi program ini di Provinsi Lampung.
“Kami akan memastikan agar semua ASN dan non-ASN di Lampung mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, bahkan mendorong sosialisasi kepada kabupaten/kota agar mereka juga melaksanakan hal yang sama,” tegas Wakil Gubernur.
Melalui kerjasama ini, diharapkan sinergi antara berbagai sektor dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, memperkuat sektor pertanahan, kehutanan, dan perumahan, serta meningkatkan kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung.(Red)
