Bandar Lampung, Tentanglampung.com – Menanggapi rencana pemberlakuan pembatasan maksimal Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung yang bervariasi di setiap sekolah, Anggota DPRD Lampung dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bandar Lampung, Andika Wibawa SR, turut memberikan tanggapannya, khususnya terkait persoalan Dana Komite yang selama ini kerap menjadi sorotan.
Menurut Andika, jika Dana Komite akan diatur dengan batas maksimal, maka perlu ada ketentuan yang tidak memberatkan wali murid. Ia menilai, Dana Komite sejatinya dibentuk sebagai solusi terhadap berbagai kendala di sekolah, namun pelaksanaannya di lapangan harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua siswa.
“Selama ini, kita tidak tahu alokasi dana itu ke mana saja. Kalau memang tidak terlalu dibutuhkan, lebih baik tidak usah diadakan, apalagi kalau memberatkan masyarakat. Yang penting, jangan sampai siswa dari keluarga kurang mampu ikut terbebani,” ujarnya, selasa (15/4/2025).
Sebagai contoh, Andika menyebutkan bahwa jika suatu sekolah menetapkan uang komite sebesar Rp200 ribu per bulan, namun ada wali murid yang kesulitan membayar, maka tidak seharusnya mereka dipaksakan. Ia menekankan bahwa Dana Komite bukan kewajiban, mengingat masih ada bantuan lain seperti Dana BOS dari pemerintah.
“Dana Komite itu hanya kas sekolah yang dipakai untuk perbaikan atau kegiatan. Jangan sampai dijadikan beban wajib bagi semua orang tua murid,” tegas Legislator partai Gerindra ini.
Andika berharap agar Disdikbud Provinsi Lampung dapat mengkaji ulang kebijakan pembatasan Dana BOS dan pengelolaan Dana Komite agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, serta menjamin transparansi dan keadilan bagi semua pihak.(Red)
