Bandar Lampung, Tentanglampung.com – Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/4/2025). Kesepakatan ini mencakup dua fokus utama: penguatan ketahanan pangan dan adopsi transformasi digital, dalam rangka memperkuat Lampung sebagai lumbung pangan nasional serta meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret, bukan sekadar seremoni administratif.
“Kami tidak ingin berjalan pelan-pelan sambil meraba-raba. Kami ingin belajar dari yang sudah teruji sistemnya dan terbukti diterima warga. Ini adalah bentuk percepatan transformasi pelayanan publik di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur Mirza.
Salah satu poin penting kerja sama adalah adopsi dan pengembangan aplikasi JAKI (Jakarta Kini) – aplikasi layanan publik digital milik Pemprov DKI Jakarta yang telah digunakan oleh lebih dari 6,8 juta pengguna aktif dan mencatat 20 juta interaksi layanan per bulan. Aplikasi ini akan menjadi model bagi pengembangan platform digital terpadu di Lampung, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.
Selain sektor digital, kerja sama ini juga bertujuan memperkuat integrasi distribusi komoditas pertanian dan peternakan Lampung ke Jakarta, termasuk beras, jagung, singkong, ayam, pisang, dan nanas – di mana Lampung merupakan produsen utama nasional untuk beberapa komoditas tersebut.
“Bayangkan jika sistem logistik, distribusi, dan tata niaga pangan antara Lampung dan Jakarta dapat kita kelola secara terintegrasi, efisien, dan digital. Kita bukan hanya menyejahterakan petani dan UMKM di Lampung, tetapi juga menjamin pasokan pangan yang stabil dan terjangkau bagi warga Jakarta,” jelas Gubernur Mirza.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut antusias kerja sama ini dan menyatakan bahwa Jakarta tidak hanya ingin menjadi konsumen, melainkan juga bagian dari rantai nilai produksi pangan Lampung. Ia membuka peluang investasi langsung melalui BUMD Jakarta di sektor pertanian dan logistik Lampung.
“Kami ingin membangun bersama di Lampung. Ini bagian dari upaya menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di luar Jakarta,” ungkap Pramono.
Ia juga menyebut bahwa fenomena mudik Lebaran 2025 menunjukkan pentingnya memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah, yang dapat dimulai dari kolaborasi konkret antarprovinsi.
Dampak yang Diharapkan:
-
Penurunan biaya logistik antarprovinsi hingga 18% (Data BPS 2023)
-
Peningkatan akses pasar bagi lebih dari 120 ribu petani dan pelaku UMKM di Lampung
-
Peningkatan kepuasan layanan publik melalui digitalisasi terstandarisasi
-
Akselerasi transformasi ekonomi digital di Provinsi Lampung
Kerja sama ini mencerminkan semangat sinergi antardaerah untuk menjawab tantangan ketimpangan layanan dan distribusi ekonomi, sekaligus menjadi model replikasi bagi daerah lain di Indonesia.
“Semua untung, semua tumbuh, dan rakyat kita menjadi pemenangnya,” tutup Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.(Red)
