Bandar Lampung, Tentanglampung.com – Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung kembali menuai kritik tajam. Penunjukan Abdul Aziz sebagai pengganti Yus Bariah di DPRD Provinsi Lampung memunculkan dugaan kuat adanya praktik nepotisme dan politik dinasti, terutama karena Aziz diduga merupakan sepupu Ketua PKB Lampung, Chusnunia Chalim (Nunik).
Sorotan publik semakin tajam karena Aziz bukanlah peraih suara terbanyak dalam Pemilu. Justru dua nama dengan raihan suara lebih tinggi—Binti Amanah dan Noverisman Subing—terpinggirkan dari proses PAW yang dinilai tertutup dan tidak partisipatif.
Noverisman Subing bahkan menyatakan mundur dari bursa karena merasa muak dengan dinamika internal partai yang menurutnya tidak sehat dan penuh kepentingan elit.
Namun kejutan datang dari Binti Amanah. Ia mengaku tidak mengetahui bahwa dirinya telah diberhentikan dari keanggotaan PKB. Kabar itu justru ia ketahui setelah terbitnya SK PAW atas nama Abdul Aziz.
“Saya tidak tahu kalau saya diberhentikan. Baru tahu dari media dan SK PAW,” ujar Binti saat dikonfirmasi, Minggu (20/04/2025).
Binti menyebut tidak pernah mendapatkan surat teguran, pemanggilan, ataupun klarifikasi dari pihak partai sebelum namanya dicoret. Ia merasa proses ini dilakukan secara diam-diam dan melanggar prinsip keadilan.
“Saya bertanya, salah saya apa? Tidak ada panggilan, tidak ada teguran. Saya juga tidak pernah diproses secara etik. Tapi tiba-tiba diberhentikan begitu saja,” tegasnya.
Yang lebih mengejutkan, Ketua Dewan Syuro PKB Lampung, KH Syakroni, juga mengaku tidak tahu-menahu soal pemecatan Binti. “Saya sudah menemui beliau secara langsung, dan jawabannya: beliau tidak tahu,” tambahnya.
Binti juga telah mengirim pesan ke Ketua DPW PKB Lampung, Chusnunia, namun belum mendapat respons.
Di tengah dinamika ini, muncul pertanyaan besar soal arah dan integritas PKB Lampung dalam menjalankan proses politik internalnya. Minimnya transparansi, dugaan konflik kepentingan, hingga praktik dinasti politik kian memperkeruh citra partai di mata publik.
“Saya hanya ingin kejelasan. Jika memang saya diberhentikan, mana surat resminya? Sebagai kader, saya berhak tahu,” pungkas Binti Amanah.(Red)
