Bandar Lampung, Tentanglampung.com – Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyampaikan sejumlah pesan penting kepada para RT di wilayah Rajabasa Jaya saat kegiatan reses. Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah kewajiban pengembang perumahan untuk menyediakan fasilitas umum, khususnya lahan pemakaman.
“Asal mula masalah muncul ketika pihak pengembang membangun perumahan, tapi tidak menyediakan lahan makam. Setelah proyek selesai, mereka tinggalkan begitu saja, dan akhirnya warga bingung mau dimakamkan di mana. Jangan sampai mereka harus menggunakan makam warga lain,” tegas Asroni seraya menyarankan agar pengembang setidaknya menyediakan area makam tambahan agar kebutuhan dasar warga terpenuhi, Kamis (24/4/2025).
Selain soal fasilitas pemakaman, Asroni juga menyinggung persoalan pendidikan di wilayah Rajabasa Jaya. Ia membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan masukan terkait fasilitas pendidikan yang dirasa kurang memadai.
“Kalau ada yang perlu ditambah atau diperbaiki di bidang pendidikan, silakan sampaikan ke saya. Nanti akan saya tindak lanjuti,” kata Ketua DPC Gerindra Bandar Lampung ini.
Dalam bidang kesehatan, ia menyoroti banyaknya Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang sudah tidak aktif. Menurutnya, hal ini bisa menyulitkan warga yang sedang sakit.
“Banyak kartu KIS yang mati. Kalau ada warga yang membutuhkan, apalagi dalam kondisi sakit parah, tolong hubungi saya. Kita akan bantu aktifkan kembali,” ucapnya.
Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung ini juga membeberkan kondisi keuangan yang berdampak pada layanan kesehatan. Ia menyebutkan Program kesehatan gratis menggunakan KTP dan KK Bandar Lampung menyebabkan adanya tunggakan pembayaran dari Pemerintah Kota Bandar Lampung ke rumah sakit daerah dan swasta yang mencapai Rp42 miliar.
“Dari tahun 2023 sampai 2024 saja, tunggakan sudah mencapai Rp42miliar. Ini yang menyebabkan kualitas pelayanan rumah sakit menurun. Saya sudah berulang kali menyarankan agar ibu wali kota tidak memberikan hibah yang tidak penting,” ungkapnya.
Ia mencontohkan hibah kepada gedung-gedung seperti milik Kapolda atau kampus UIN yang menurutnya justru menjadi beban keuangan daerah.
“Dampaknya apa? Rakyat yang menanggung. Padahal lebih baik dana itu dipakai untuk membangun sekolah atau memperbaiki irigasi. Saya mendukung wacana ibu wali kota untuk mulai membatasi hibah-hibah yang tidak prioritas,” pungkasnya.
Asroni menegaskan bahwa fokus utama anggaran daerah seharusnya diarahkan untuk kepentingan langsung masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.(Red)
