LEGISLATIF – Aksi unjuk rasa yang melibatkan petani singkong dan mahasiswa di depan kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung, pada Senin (tanggal lengkap), berujung ricuh dan memunculkan desakan dari legislatif untuk mengevaluasi pola penanganan aksi di ruang publik.
Ketegangan memuncak saat lemparan batu dari massa aksi dibalas dengan tembakan water canon dan gas air mata oleh aparat. Akibat bentrokan tersebut, beberapa orang mengalami luka di kedua belah pihak. Dua anggota kepolisian dilarikan ke rumah sakit dengan luka di kepala, sementara dari pihak demonstran, sejumlah mahasiswa dan petani juga terluka.
Salah satu korban yang mendapat perhatian publik adalah Nengah Candra, Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Lampung, yang dikabarkan pingsan setelah diduga mendapat tindakan represif dari aparat.
Menurut saksi mata, kericuhan pecah justru setelah Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menerima perwakilan demonstran untuk berdialog. Saat sebagian peserta aksi masih berada di sekitar area kantor, Nengah yang tengah duduk di tangga didatangi sejumlah aparat dan diduga mengalami kekerasan fisik hingga tak sadarkan diri.
Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Gerindra, I Made Suarjaya, yang langsung menjenguk korban di RSUD A. Dadi Tjokrodipo, menyatakan keprihatinannya atas dugaan kekerasan yang terjadi di tengah aksi damai.
“Dalam negara demokrasi, unjuk rasa adalah hak konstitusional warga. Saya mengecam keras tindakan represif aparat terhadap peserta aksi, apalagi sampai menyebabkan korban jatuh,” ujar Made Suarjaya.
Menurutnya, aparat keamanan harus mampu menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialogis, bukan kekerasan, dalam menangani demonstrasi, terutama jika massa aksi bersikap kooperatif dan telah menyampaikan tuntutannya secara terbuka.
Meski demikian, Made juga mengapresiasi langkah Gubernur Lampung yang telah menerima perwakilan pendemo untuk berdialog, sebuah sikap yang dinilai bijak dan patut diteladani.
Lebih jauh, ia mendesak agar insiden ini diusut tuntas dan pihak kepolisian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tindakan personelnya di lapangan.
“Jangan sampai tindakan berlebihan aparat justru menciderai semangat demokrasi dan membuat masyarakat takut menyuarakan aspirasinya. Kita butuh keadilan dan perlindungan hukum, bukan intimidasi,” tegasnya.(**)
