LEGISLATIF – DPRD Provinsi Lampung secara resmi mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2025–2029 dalam rapat paripurna, Jumat (11/7/2025). Di balik pengesahan ini, peran Juru Bicara Pansus RPJMD, Lesty Putri Utami, menjadi sorotan atas kepemimpinannya mengawal pembahasan secara intensif dan strategis.
Lesty menegaskan bahwa dokumen RPJMD ini disusun dengan memperhatikan sinkronisasi terhadap RPJMN dan kebutuhan nyata masyarakat Lampung. Ia menyebut pembahasan dilakukan mendalam bersama seluruh OPD, tenaga ahli, dan Bappeda.
“Kami tidak hanya menyusun program di atas kertas. Semua dirancang berdasarkan kebutuhan prioritas daerah dan arah pembangunan nasional,” ujar Lesty di hadapan forum paripurna.
Menurutnya, visi yang diusung dalam RPJMD kali ini adalah “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, yang diterjemahkan dalam tiga misi utama: pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan SDM unggul, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
Lesty juga merinci tujuh program unggulan yang menjadi fondasi RPJMD, di antaranya:
- Program Makan Bergizi Gratis,
- Penguatan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi,
- Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional,
- Inisiasi energi terbarukan,
- dan peningkatan kualitas pendidikan.
Ia memastikan seluruh program telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur dan dukungan anggaran yang realistis.
“Kami pastikan seluruh OPD punya arah kebijakan sektoral yang jelas. Tidak ada ruang untuk program yang lepas dari kerangka pembangunan jangka panjang,” tegasnya.
Tantangan: PAD Masih Rendah
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi peran DPRD, terutama kepemimpinan Pansus dalam merumuskan RPJMD. Ia menyebut dokumen ini sebagai landasan awal menuju RPJPD 2025–2045.
Namun, Gubernur juga menyoroti persoalan mendasar yang masih dihadapi Lampung, yakni rendahnya rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini, menurutnya, menjadi penghambat utama dalam pelayanan publik.
“APBD kita kecil dibandingkan jumlah penduduk. Ini membuat pelayanan belum maksimal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa strategi peningkatan PAD harus menjadi agenda prioritas dalam implementasi RPJMD.(*)
