LEGISLATIF – Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik peredaran beras oplosan di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong langkah konkret untuk menindaklanjuti persoalan ini demi melindungi hak konsumen di Provinsi Lampung.
“Kami sangat prihatin dengan maraknya beras oplosan. DPRD akan melakukan pengawasan dan pemantauan melalui sejumlah rapat dan hearing bersama instansi terkait,” ujarnya, Senin (21/7/2025).
Menurut anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha atau pedagang yang terbukti melakukan praktik curang tersebut.
“Kami akan terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dan menindak tegas pedagang yang terbukti melakukan praktik oplosan,” tegasnya.
Selain itu, Khoir (sapaan akrabnya-red) juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang tersedia agar benar-benar digunakan secara efektif untuk mendukung upaya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.
“Penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan mendukung program konkret dalam menangani persoalan ini,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa dalam waktu dekat DPRD akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait guna membahas strategi dan langkah-langkah teknis untuk meminimalisir praktik peredaran beras oplosan di Lampung.
“Kami berharap dengan koordinasi dan kerja sama yang baik antarinstansi, masalah ini bisa segera diatasi demi melindungi masyarakat sebagai konsumen,” pungkasnya.(*)
