BANDAR LAMPUNG – Proyek revitalisasi sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Kota Bandar Lampung menuai sorotan publik setelah muncul dugaan adanya pengkondisian yang melibatkan oknum anggota DPRD. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) L@PAKK Provinsi Lampung bahkan menggelar aksi di Kantor DPRD dan Kejati Lampung, Rabu (12/11/2025), menuntut agar kasus tersebut diusut secara transparan.
Koordinator lapangan, Nova Handra, menyampaikan bahwa pihaknya mendesak agar Kepala Sekolah dan oknum anggota DPRD yang disebut-sebut terlibat segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Menurutnya, proyek revitalisasi sekolah seharusnya murni untuk peningkatan fasilitas pendidikan, bukan dijadikan ajang permainan kepentingan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bandar Lampung, Yuhadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menutup-nutupi jika ada temuan pelanggaran etik di tubuh dewan.
“BK tidak menutup-nutupi. Kalau ada perintah dari pimpinan dan laporan yang jelas, dengan identitas serta objek yang konkret, tentu akan kita proses sesuai mekanisme. BK ini menjaga marwah lembaga, jadi jangan sampai isu yang beredar menjadi fitnah,” ujar Yuhadi.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD sekaligus Anggota Komisi IV, Dewi Mayang Suri Djausal, yang menemui massa aksi, menyatakan dukungannya terhadap langkah pengawasan proyek revitalisasi SD tersebut.
“Kami sangat mendukung revitalisasi sekolah agar anak-anak bisa belajar di tempat yang representatif. Namun, jika ada kejanggalan dan temuan di lapangan, tentu harus ditindaklanjuti agar proyek berjalan sebagaimana mestinya,” kata Dewi Mayang.
Ia juga menjelaskan, sidak yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD beberapa waktu lalu dilakukan demi memastikan pelaksanaan proyek sesuai aturan. “Mohon doanya, kami akan terus mengawasi agar program dari pemerintah pusat ini benar-benar tepat sasaran dan membawa manfaat,” tambahnya. (*)
