LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam menghadirkan program-program yang berfokus pada kesejahteraan sosial, mulai dari penguatan Sekolah Rakyat hingga pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
Marindo menyebut sejumlah capaian pembangunan daerah yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan. Ia menegaskan bahwa berbagai kebijakan Pemprov Lampung dirancang agar langsung dirasakan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan,” ujar Marindo, Senin (17/11/2025)
Berdasarkan data katalog potret kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 29 September 2025, Lampung mencatat penurunan kemiskinan yang tajam dalam satu dekade terakhir. Angka kemiskinan turun dari 35 persen pada 2015 menjadi 10 persen pada 2025.
“Artinya, dalam kurun waktu 10 tahun angka kemiskinan di Lampung dibandingkan dengan kemiskinan nasional penurunannya tergolong lebih cepat,” jelasnya.
Ia menambahkan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Marindo juga menyoroti pentingnya akses pendidikan sebagai instrumen utama memutus rantai kemiskinan. Ia menegaskan dukungan penuh Pemprov Lampung terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang sejalan dengan program prioritas nasional.
“Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung dan turut mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat di wilayahnya,” katanya.
Saat ini Lampung memiliki tiga Sekolah Rakyat rintisan, masing-masing SRMA32 Lampung Selatan untuk jenjang SMA, serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung dan Sekolah Rakyat Terintegrasi 34 Lampung Timur untuk jenjang SD dan SMP. Pada 2025, Pemprov juga akan membangun Sekolah Rakyat permanen seluas 10 hektare di Kota Baru, Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.
“Ini wujud nyata Pemerintah Provinsi Lampung hadir menuju pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin agar tetap bisa bersekolah tanpa terbebani biaya,” ujarnya.
Marindo turut menekankan pentingnya menjaga nilai sosial seperti empati dan toleransi di tengah kehidupan modern yang serba cepat. Karena itu, Pemprov melalui Dinas Sosial terus memperkuat layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Menurutnya, tanggung jawab terhadap PPKS dan penyandang disabilitas bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga swasta, dunia usaha, dan masyarakat.
“Melalui kolaborasi dan sinergi, program nyata kepada masyarakat akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup,” tegasnya.
Marindo juga mengingatkan seluruh ASN untuk meningkatkan kepedulian sebagai pelayan publik.
“Kita memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menciptakan masyarakat inklusif dan ramah bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental,” katanya.
Pada bagian akhir kegiatan, turut dilakukan penyerahan sertifikasi aset berupa tanah di bawah jalan tahun anggaran 2025 di Kabupaten Pesawaran, yakni ruas Padang Cermin–Simpang Teluk Kiluan.
Aset tersebut meliputi 31 bidang tanah dengan luas total 234.183 m² yang berada di 16 desa dan dua kecamatan. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, Nanang Setyawan, kepada Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.(*)
