LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen kuat Presiden Republik Indonesia dalam penanganan konflik satwa liar dan manusia, khususnya di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Komitmen tersebut dinilai sebagai bentuk kepemimpinan langsung negara dalam menjawab persoalan lingkungan dan pelestarian hutan yang selama ini menjadi tantangan serius di Lampung.
Menurut Gubernur, Presiden memahami secara mendalam dampak sosial, ekonomi, hingga psikologis yang dialami masyarakat akibat konflik gajah yang terjadi berulang setiap tahun. Konflik tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan lahan pertanian, tetapi juga mengancam keselamatan dan rasa aman warga di wilayah penyangga taman nasional.
“Presiden menunjukkan kepemimpinan nyata dengan mengambil langkah strategis dan berjangka panjang. Negara hadir tidak sekadar merespons kejadian, tetapi menyiapkan solusi struktural yang berkelanjutan,” ujar Mirza, Rabu (21/1/2026).
Sebagai bentuk tanggung jawab negara, Presiden telah berkomitmen mengalokasikan sumber daya nasional untuk mendukung pembangunan pembatas permanen di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Infrastruktur ini dirancang bukan sebagai solusi sementara, melainkan pembatas jangka panjang yang memperhatikan prinsip-prinsip ekologis agar keseimbangan ekosistem dan habitat satwa tetap terjaga.
Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan perlindungan yang adil dan seimbang, yakni melindungi keselamatan, rasa aman, serta mata pencaharian masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian satwa dan fungsi kawasan konservasi. Pembangunan pembatas permanen di Way Kambas juga menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menyelesaikan konflik satwa secara sistematis, terencana, dan bertanggung jawab.
“Pendekatan ini diharapkan mengakhiri pola penanganan konflik satwa yang selama ini bersifat reaktif dan sementara,” tambahnya.
Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Lampung terus mengintensifkan upaya mitigasi konflik antara manusia dan Gajah Sumatera di kawasan TNWK sebagai respons atas tingginya frekuensi konflik satwa di wilayah penyangga. Dalam satu tahun terakhir, Pemprov Lampung merencanakan pembangunan tanggul pengaman sepanjang kurang lebih 11 kilometer di Kecamatan Way Jepara, salah satu wilayah dengan tingkat konflik manusia-gajah tertinggi di provinsi ini.
Gubernur Lampung juga telah mengambil langkah konkret dengan mengajukan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat. Proposal pembangunan tanggul pengaman senilai sekitar Rp105 miliar telah disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan saat ini terus diupayakan agar dapat direalisasikan pada tahun berjalan.
Tanggul pengaman tersebut dirancang sebagai barier fisik untuk membatasi pergerakan gajah liar agar tidak keluar dari zona konservasi, sekaligus melindungi habitat satwa dan memberikan rasa aman bagi masyarakat desa penyangga TNWK.
Upaya mitigasi konflik dilakukan secara adaptif dengan mempertimbangkan tipologi konflik yang berbeda di setiap wilayah. Desain penanganan akan menggunakan kombinasi solusi yang presisi di setiap segmen batas kawasan, mulai dari pembangunan tanggul pengaman, pemasangan pagar kejut listrik, hingga pagar kawat sesuai kebutuhan lapangan.
Pemprov Lampung berharap terealisasinya infrastruktur mitigasi ini dapat meningkatkan efektivitas patroli pengamanan kawasan, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pengelola taman nasional, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar.
Pemerintah Provinsi Lampung juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor serta dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat tindak lanjut rencana tersebut, mengingat keterbatasan anggaran dan kebutuhan pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan.
