LEGISLATIF – Wakil Ketua DPRD Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan, Kostiana, menyoroti kebijakan pengalokasian anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut mengambil porsi dari anggaran pendidikan dalam APBN Tahun Anggaran 2026.
Dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun, sekitar Rp223,5 triliun atau 29 persen dialokasikan untuk program MBG. Nilai tersebut bahkan melampaui pagu sejumlah kementerian yang secara langsung mengelola sektor pendidikan, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp56,6 triliun serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebesar Rp61,8 triliun.
Menanggapi hal itu, Kostiana menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang, terlebih anggaran pendidikan saat ini disebut telah mengalami pengurangan akibat efisiensi.
“Kita tentu mengapresiasi program MBG. Namun, kami tidak sepakat apabila pendanaannya memangkas anggaran pendidikan. Seharusnya MBG memiliki pos anggaran tersendiri dan tidak mengorbankan sektor pendidikan,” ujar Wakil Ketua DPRD Lampung itu, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, pendidikan merupakan aspek fundamental dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia menyayangkan apabila anggaran pendidikan justru digunakan untuk program di luar kebutuhan utama sekolah.
Kostiana mencontohkan masih banyaknya kondisi sekolah yang memprihatinkan, baik dari sisi bangunan maupun sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
“Di berbagai wilayah, kita masih melihat sekolah dengan fasilitas yang sangat terbatas dan kondisi bangunan yang kurang layak. Ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Ia menilai, jika anggaran pendidikan tidak terpecah untuk program lain, pemerintah dapat lebih fokus pada pemerataan fasilitas, rehabilitasi, serta revitalisasi sekolah-sekolah yang rusak.
“Alangkah baiknya anggaran pendidikan ini benar-benar dioptimalkan untuk menjawab minimnya fasilitas pendidikan di berbagai daerah,” tambahnya.
Selain infrastruktur, Kostiana juga menyoroti persoalan kesejahteraan tenaga pendidik. Ia menegaskan bahwa besarnya anggaran pendidikan semestinya sejalan dengan peningkatan kesejahteraan dan penghormatan terhadap guru.
“Kita juga perlu mendengarkan berbagai keluhan terkait kepantasan kesejahteraan serta bagaimana penghormatan kita terhadap guru-guru,” tegasnya.(*)
