BANDAR LAMPUNG – Di tengah banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung beberapa waktu lalu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana terkesan “buang badan”.
Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi (rakor) penanganan sungai di Kota Bandar Lampung yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/3/2026).
Dalam rapat yang berlangsung cukup tegang tersebut, Eva menegaskan bahwa pengelolaan sungai bukan merupakan kewenangan pemerintah kota, melainkan berada di bawah tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji–Sekampung.
“Saya sudah beberapa kali datang langsung ke Balai. Bahkan sebulan atau dua bulan lalu saya juga bertemu dengan Kepala Balainya,” kata Eva.
Ia menegaskan, berdasarkan pembagian kewenangan, pengelolaan sungai dan irigasi bukan merupakan tugas pemerintah daerah, melainkan menjadi tanggung jawab BBWS.
“Yang namanya sungai, kali, dan irigasi di kota maupun kabupaten itu bukan kewenangan daerah, tapi kewenangan Balai,” ujarnya.
Meski demikian, Eva mengaku Pemerintah Kota Bandar Lampung tetap berupaya berkoordinasi dengan berbagai pihak agar penanganan sungai dapat segera dilakukan guna meminimalisir potensi banjir.
Ia bahkan menyatakan kesiapan pemerintah kota untuk mendukung dari sisi pendanaan apabila diperlukan agar penanganan sungai bisa segera direalisasikan.
“Saya pernah bilang, kami siap menyiapkan dananya, tapi tolong dibantu. Karena yang tahu kondisi sungai itu Balai. Mau diluruskan, dibengkokkan, atau seperti apa, Balai yang lebih paham,” jelasnya.
Selain menyinggung kewenangan pengelolaan sungai, Eva juga menyebut tingginya intensitas hujan sebagai faktor yang menyebabkan banjir melanda Kota Bandar Lampung beberapa waktu lalu.
Rakor tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Mukhlis Basri, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami, perwakilan BBWS Mesuji–Sekampung, serta sejumlah instansi terkait seperti Bappeda, BPBD, dan PSDA.(*)
