LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan program mudik gratis bagi masyarakat yang ingin pulang kampung pada Lebaran 2026. Sebanyak 1.856 tiket disediakan, terdiri dari 1.616 tiket kereta api dan 240 tiket bus, untuk keberangkatan pada 16 Maret 2026.
Program mudik gratis menggunakan kereta api akan diberangkatkan dari Stasiun Tanjungkarang, Bandar Lampung, dengan tiga perjalanan. Dua perjalanan menggunakan Kereta Api Kuala Stabas dengan rute Tanjungkarang-Baturaja, dijadwalkan berangkat pukul 06.30 WIB dan 13.30 WIB. Sementara satu perjalanan lainnya menggunakan Kereta Api Rajabasa rute Tanjungkarang-Kertapati, dijadwalkan berangkat pukul 08.30 WIB.
Selain kereta api, Pemprov Lampung juga menyediakan 240 tiket bus gratis yang diberangkatkan pukul 07.00 WIB dari Stasiun Tanjungkarang. Layanan bus melayani beberapa rute, antara lain Bandar Lampung-Krui melalui Kota Agung, Bandar Lampung-Mesuji melalui Simpang Pematang, Bandar Lampung-Blambangan Umpu, serta Bandar Lampung-Liwa.
Pendaftaran program mudik gratis telah dibuka sejak 11 hingga 15 Maret 2026, namun dapat ditutup lebih cepat apabila kuota terpenuhi. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, menjelaskan bahwa tiket yang sudah terjual untuk perjalanan KA Rajabasa tujuan Kertapati akan dikembalikan melalui proses refund.
“Kalau yang ke Kertapati Palembang sudah terjual semua, nanti akan dilakukan refund. Prosesnya ditangani oleh PT KAI,” ujar Bambang, Kamis (12/3/2026). Untuk KA Kuala Stabas, penjualan biasanya dimulai sejak H-7 keberangkatan, dan proses refund akan dilakukan di stasiun.
Bambang menambahkan, program mudik gratis saat ini difokuskan pada arus mudik. Namun, jika antusiasme masyarakat tinggi, pemerintah mempertimbangkan penambahan layanan sebelum maupun setelah Lebaran.
Selain itu, Dinas Perhubungan Lampung tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk kemungkinan program mudik gratis dari Jakarta ke Lampung melalui jalur laut.
Untuk layanan bus, Pemprov Lampung memanfaatkan bus antar kota dalam provinsi (AKDP). Skema ini dipilih agar pengusaha transportasi tetap memperoleh pendapatan selama program berlangsung.
“Kita tetap menggunakan bus AKDP yang memang melayani rute tersebut. Jadi mereka tidak mengangkut penumpang umum, tetapi penumpang dari program yang kita bayar. Dengan begitu pengusaha tidak rugi,” pungkas Bambang.(*)
