LEGISLATIF – Situasi yang tengah dihadapi PT PSMI mulai berdampak ke sektor pertanian, khususnya tanaman industri tebu milik masyarakat. Sekitar 20 ribu hektare lahan tebu kini berada dalam kondisi rawan jika proses panen tidak dapat berjalan tepat waktu.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, meminta semua pihak melihat persoalan ini secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari keberlangsungan pertanian rakyat.
Menurutnya, tebu sebagai tanaman industri memiliki siklus panen yang cukup ketat. Keterlambatan dalam proses tebang dapat memengaruhi kualitas dan nilai jual hasil panen petani.
“Yang perlu kita jaga bersama adalah agar petani tetap bisa panen tepat waktu. Karena ini menyangkut hasil kerja mereka selama berbulan-bulan,” ujarnya, Rabu (8/4).
Ia menjelaskan, sebagian besar lahan tebu yang terdampak merupakan milik petani yang bermitra dengan perusahaan. Karena itu, ketika aktivitas perusahaan terganggu, dampaknya ikut dirasakan oleh petani di lapangan.
Fatikhatul berharap ada langkah-langkah solutif agar proses produksi tetap berjalan, sembari penanganan hukum tetap dilaksanakan sesuai ketentuan.
“Kita tentu mendukung penegakan hukum, tetapi di sisi lain sektor pertanian juga harus tetap berjalan. Perlu ada keseimbangan agar keduanya tidak saling mengganggu,” kata Ketua Fraksi PKB Lampung ini.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa Lampung merupakan salah satu daerah penghasil tebu yang berkontribusi terhadap kebutuhan gula nasional. Menjaga stabilitas produksi di daerah menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan.
Di lapangan, para petani saat ini berharap ada kepastian agar proses panen dapat segera dilakukan. Dengan begitu, hasil yang telah dirawat selama ini tidak terbuang sia-sia.
“Harapannya sederhana, petani bisa panen dengan baik dan hasilnya tetap terserap,” tutup anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Utara dan Waykanan ini. (*)
