Bandar Lampung, Tentanglampung.com – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela Chalim, untuk menjadikan penanganan banjir dan perbaikan jalan rusak sebagai prioritas utama dalam 100 hari kerja pertama mereka.
Budiman menegaskan bahwa peran DPRD adalah memastikan program-program pemerintah daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia berkomitmen mengawal kebijakan Mirza–Jihan, terutama terkait infrastruktur dan mitigasi bencana.
“Banjir ini sering terjadi dan menjadi keluhan warga, maka kami di DPRD akan mengawasi serta mendorong agar anggaran untuk normalisasi sungai dan perbaikan drainase segera direalisasikan,” ujar Budiman, Senin, (3/3/2025).
Tak hanya soal banjir, Budiman juga menekankan pentingnya percepatan perbaikan jalan rusak. Menurutnya, DPRD akan memantau agar kebijakan ini berjalan efektif demi kelancaran aktivitas warga.
“Kami akan memastikan agar keluhan masyarakat terkait jalan rusak segera ditindaklanjuti. DPRD siap bersinergi dengan pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur Lampung,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Lampung, Diah Dharma Yanti, menyoroti pentingnya perhatian terhadap isu perempuan. Ia berharap kepemimpinan Mirza–Jihan menghadirkan program konkret untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan.
“Kami di DPRD akan terus mengawal agar ada kebijakan nyata yang mampu menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung,” kata Diah.
Diah juga mendorong pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, khususnya melalui pengembangan UMKM. Ia berkomitmen mendukung program-program pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan perempuan di desa-desa.
“DPRD akan mendorong kebijakan yang memberdayakan perempuan melalui UMKM, agar mereka memiliki penghasilan yang layak dan tidak lagi termarjinalkan,” pungkasnya.
Dengan dukungan penuh dari DPRD, diharapkan sinergi antara legislatif dan eksekutif mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat Lampung, baik dalam hal infrastruktur maupun pemberdayaan sosial.(Red)
