Bandar Lampung, Tentanglampung.com – Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat pembentukan bank sampah di setiap desa sebagai solusi konkret mengatasi permasalahan limbah dan mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA).
Basuki menekankan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan lingkungan hidup, termasuk memastikan bahwa regulasi pengelolaan dana desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembentukan bank sampah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Kami di DPRD akan terus mendorong agar pemerintah daerah serius memfasilitasi pembentukan bank sampah di desa-desa. Ini bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sampah bernilai jual,” ujar Basuki, Kamis (06/03/2025).
DPRD Lampung juga mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan riil, seperti bantuan kendaraan pengangkut sampah (bentor) dan insentif bagi desa yang sukses mengelola bank sampah. Basuki menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat desa sangat krusial agar sampah yang sampai ke TPA hanya sampah residu yang tidak memiliki nilai ekonomis.
Sebagai contoh, ia mengapresiasi keberhasilan bank sampah di Kabupaten Lampung Timur yang dikelola oleh BUMDes. Bank sampah tersebut mampu memilah limbah bernilai ekonomis, seperti biji plastik, serta mengolah sampah organik untuk budidaya maggot yang memberikan tambahan pendapatan bagi warga.
“Kami akan mengawal agar program bank sampah ini menjadi agenda prioritas pemerintah. DPRD siap berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mendorong inovasi dan memberikan apresiasi kepada desa yang berhasil mengelola bank sampah,” tegas Basuki.
Dengan dukungan DPRD Lampung, diharapkan gerakan bank sampah ini semakin masif dan efektif dalam mengurangi volume sampah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Provinsi Lampung.
