Bandar Lampung, Tentanglampung.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan di sejumlah kabupaten/kota di Lampung menuai sorotan dari Komisi V DPRD Provinsi Lampung. Mereka mendesak transparansi terkait sumber anggaran dan mekanisme pelaksanaan program tersebut.
Program MBG diketahui telah berlangsung di Metro, Waykanan, Pringsewu, Lampung Tengah, dan Bandar Lampung. Namun, hingga kini DPRD Lampung mengaku belum mendapat kejelasan terkait pengelola maupun pos anggaran yang digunakan.
Anggota Komisi V DPRD Lampung, Syukron Muchtar, menegaskan bahwa setiap program pemerintah, terlebih yang melibatkan anggaran publik, harus memiliki kejelasan dan pertanggungjawaban yang terbuka.
“Jika ini program provinsi, tentu harus masuk dalam mata anggaran. Tapi sejauh ini kami tidak menemukan anggaran MBG dalam pembahasan sebelumnya. Artinya, ada sesuatu yang perlu diperjelas,” kata Syukron, Rabu (15/1/2025).
Ia juga mengungkapkan adanya informasi bahwa program MBG dibebankan kepada kas daerah di beberapa wilayah. Meski demikian, informasi tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut.
“Yang jadi persoalan, Komisi V belum tahu siapa pihak yang harus kami panggil. Kami sudah cek, ternyata program ini bukan di bawah Dinas Pendidikan,” tambah politisi PKS tersebut.
Syukron menekankan pentingnya keterbukaan anggaran agar program MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan gizi masyarakat, dan bukan justru menjadi celah bagi potensi penyelewengan dana.
“Publik berhak tahu anggaran program ini bersumber dari mana. Karena tanpa pertanggungjawaban yang jelas, program sebagus apa pun rentan disalahgunakan,” tegasnya.
Meski demikian, Syukron mengakui sejauh ini belum ada keluhan signifikan dari masyarakat di daerah pemilihannya, Pringsewu dan Metro.
“Beberapa warga memang menyoroti soal selera makanan yang berbeda-beda. Tapi, yang terpenting bagaimana program ini dikelola dengan baik dan tepat sasaran,” pungkasnya.(Red)
