Bandar Lampung, Tentanglampung.com – Harga singkong yang tak menentu dan cenderung merugikan petani di Lampung membuat DPRD setempat turun tangan. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menggelar rapat daring dengan lima kementerian pada Selasa (29/4/2025) pagi, guna mencari solusi atas polemik ini.
Dalam rapat yang berlangsung selama tiga jam tersebut, hadir perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Badan Pangan Nasional.
Mikdar menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi petani dan pelaku industri pengolahan singkong di Lampung. Ia menegaskan bahwa ketidakpastian harga dan ketiadaan regulasi membuat posisi petani semakin terjepit.
“Saya sampaikan semua keluhan yang ada, termasuk risiko jika regulasi tidak segera dibuat. Petani bisa beralih tanam, dan pabrik-pabrik akan terancam tutup,” ujarnya.
Menurut Mikdar, Lampung sebagai salah satu sentra produksi singkong nasional, seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Apalagi, polemik harga ini telah berlangsung cukup lama dan berdampak luas terhadap kesejahteraan petani serta keberlangsungan industri hilir.
Ia menambahkan, dalam rapat tersebut, masing-masing kementerian menyampaikan pandangannya. Akhirnya disepakati bahwa isu ini akan ditindaklanjuti secara lebih komprehensif melalui rapat lintas kementerian.
“Rapat lanjutan itu direncanakan akan dipimpin langsung oleh para menteri terkait. Bahkan hasilnya nanti akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.
Langkah konkret yang dirumuskan nantinya diharapkan mencakup penetapan harga dasar singkong, pembenahan sistem tataniaga, serta skema kemitraan yang adil antara petani dan pelaku industri.
Mikdar menyebut, pihaknya akan terus mengawal proses ini demi memperjuangkan hak petani singkong di Lampung.
“Saya minta doa dan dukungan masyarakat agar perjuangan ini membuahkan hasil. Kami dari DPRD akan terus konsisten memperjuangkan nasib petani,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, juga disebut aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, guna mencari jalan keluar dari kisruh harga singkong.(Red)
