Bandar Lampung, Tentanglampung.com – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Lampung Tahun 2025 dan Bimbingan Teknis Pelatihan Web Pelaporan SiTPAKD, yang berlangsung di Gedung Pusiban, Jumat (25/4/2025).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyinergikan program dan kapasitas kelembagaan TPAKD dalam mendorong inklusi keuangan yang berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan daerah dan nasional.
“Keberhasilan TPAKD harus tercermin dalam program kerja yang benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan harus selaras dengan kebijakan pusat, prioritas daerah, dan kebutuhan riil masyarakat,” tegas Wagub Jihan.
Fokus Program: Inklusi UMKM, Petani, dan Kelompok Rentan
Rakor ini membahas Program Kerja TPAKD Tahun 2025, yang menjadi acuan percepatan inklusi keuangan. Fokus utamanya mencakup edukasi keuangan, penguatan akses layanan keuangan, pemanfaatan teknologi finansial, serta penyusunan regulasi yang berpihak.
TPAKD Provinsi Lampung telah menggulirkan berbagai program, seperti:
-
Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)
-
Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah
-
Sosialisasi anti investasi bodong dan pinjaman online ilegal
-
Optimalisasi KUR dan UMi
-
Business Matching literasi keuangan bagi petani, nelayan, BUMDES dan BUMDESMA
Dengan sektor pertanian yang menyumbang 27% PDRB Lampung, Wagub menekankan pentingnya kolaborasi dengan perbankan untuk memperluas pembiayaan kepada petani, khususnya dalam akses modal dan alsintan.
“Kita harus pastikan petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan di desa memiliki akses pembiayaan yang mudah, adil, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Target Inklusi dan Transformasi Ekonomi
Provinsi Lampung telah menetapkan target inklusi keuangan dalam RPJPD 2025–2045, yakni dari baseline 85,5% pada 2025 menjadi 97,2% pada 2045. Hal ini mendukung visi pembangunan daerah “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.”
“Transformasi ekonomi harus cepat dan terarah. Tanpa arah yang jelas, upaya kita tidak akan tepat sasaran,” ujar Wagub.
Bimtek SiTPAKD: Penguatan Tata Kelola Berbasis Data
Selain Rakor, juga dilaksanakan Bimtek Web Pelaporan SiTPAKD untuk meningkatkan kapasitas operator kabupaten/kota dalam penginputan data. Ini bertujuan memastikan pengambilan kebijakan berbasis data akurat dan berkelanjutan.
Acara ini turut dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Lampung, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, TPAKD kabupaten/kota se-Lampung, serta perwakilan perbankan, sebagai bentuk nyata komitmen bersama mewujudkan akses keuangan merata sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi Lampung.(Red)
