BANDAR LAMPUNG — Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Gerindra, Andika Wibawa SR, menggelar kegiatan reses di Jalan Salim Batu Bara, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, untuk menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat, Kamis (24/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah warga menyampaikan beragam keluhan mulai dari persoalan air bersih, layanan kesehatan, hingga pendidikan.
KIS Tidak Aktif Lagi
Yanti, salah seorang warga, mengeluhkan kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) miliknya sudah tidak bisa digunakan lagi. Menanggapi hal ini, Andika mengatakan akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu.
“Program KIS ini adalah program nasional dan bersifat gratis. Jadi memang prosesnya tidak bisa instan, tapi akan saya bantu telusuri,” ujar Andika.
Lansia Belum Pernah Dapat Bantuan
Warga lainnya, Suparni, juga mengeluhkan belum pernah mendapatkan bantuan apapun khususnya bagi lansia. Keluhan ini pun turut dicatat untuk dikoordinasikan ke dinas terkait.
Air Bersih dan Mushola
Masalah air juga mencuat dalam reses tersebut. Andre, warga RT 15, menyebut bahwa sumber air di lingkungannya sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan sekitar 80 kepala keluarga.
“Dulu sempat dapat bantuan PNPM, tapi sekarang debit airnya sangat kecil. Untuk kebutuhan sehari-hari warga sudah mulai kesulitan,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan permohonan bantuan pembangunan untuk mushola di wilayahnya yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.
Menanggapi hal ini, Andika menyarankan agar warga menyusun proposal resmi yang nantinya akan ia bantu sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
“Kalau sudah ada proposal, kita bantu kawal sampai ke provinsi. Termasuk soal air bersih dan tempat ibadah,” ujarnya.
Guru Swasta Pertanyakan Program MBG
Seorang guru swasta juga menyampaikan pertanyaan soal implementasi program unggulan Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mempertanyakan apakah sekolah swasta juga akan menerima manfaat dari program tersebut.
Andika menjelaskan bahwa pelaksanaan program MBG memang masih dalam tahap awal dan difokuskan dulu pada sekolah negeri.“Untuk MBG tahap awal di sekolah negeri dulu. Ke depan, pemerintah juga akan menyasar sekolah swasta. Saat ini lagi proses pembangunan dapur umum agar nantinya program MBG ini merata untuk sekolah negeri maupun swasta,” ujarnya.
Andika Wibawa SR juga meluruskan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat terkait penahanan ijazah. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung, melalui instruksi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, melarang keras praktik penahanan ijazah di sekolah negeri dengan alasan apa pun.
Sementara untuk sekolah swasta, Andika mengimbau pihak penyelenggara pendidikan agar memberikan keringanan biaya kepada siswa kurang mampu, sehingga mereka tetap bisa mengambil ijazahnya tanpa hambatan.(Red)
