LAMPUNG – Sejumlah pengurus Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Lampung yang dipimpin Ketua Juniansyah melakukan kunjungan konsultasi ke Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Samsurijal, Kamis (14/8). Pertemuan ini membahas rencana pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Lampung yang dijadwalkan berlangsung akhir 2025.
Konsultasi meliputi pembahasan lokasi dan waktu pelaksanaan Muswil, serta rencana audiensi dengan Gubernur Lampung. Pengurus Dekopinwil berencana mengundang Gubernur untuk membuka secara resmi kegiatan tersebut.
Rombongan yang hadir terdiri dari Ketua Dekopinwil Lampung Juniansyah, Dewan Pakar Mirwan Karim, Sekretaris Umar Bakti, Bendahara Siti Isiah, Advokat Lampung sekaligus Ketua Panitia Muswil Nurul Hidayah, serta pengurus Lapenkop Lampung Saddam Husein.
Juniansyah menegaskan bahwa pasca-terpilihnya Bambang Hariyadi, SE sebagai Ketua Umum Dekopin pusat, dualisme kepemimpinan di tubuh Dekopin, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah berakhir.
“Karena itu, kami berharap Muswil 2025 di Lampung dapat berlangsung kondusif dan demokratis untuk memilih Ketua Dekopinwil periode 2025–2029,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemilihan ketua akan mengacu pada AD/ART, juknis, juklak, dan tata tertib organisasi. “Tidak sembarang orang bisa mencalonkan diri tanpa memenuhi ketentuan tersebut,” tegasnya.
Setelah konsultasi dengan Kadis Koperasi, pengurus Dekopinwil akan bersilaturahmi sekaligus melaporkan rencana kegiatan kepada Gubernur Lampung untuk mendapatkan arahan. “Kami berharap beliau bisa hadir dan membuka Muswil,” kata Juniansyah.
Samsurijal menyambut baik rencana Muswil ini dan mempersilakan jika ingin menggunakan Balai Koperasi, Bandar Lampung, sebagai lokasi. “Silakan ditinjau dulu apakah tempatnya representatif,” ujarnya. Ia juga berpesan agar persiapan dilakukan matang, termasuk penyusunan proposal dan latar belakang kegiatan. “Kalau mau ketemu Gubernur, semua harus jelas dan lengkap. Jangan sampai pulang tanpa hasil,” pesannya.
Ia menambahkan, usai Muswil, pengurus diharapkan fokus mengembangkan Koperasi Merah Putih. “Dengan tata kelola yang benar dan jujur, koperasi bisa membawa kesejahteraan bagi anggotanya,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Muswil, Nurul Hidayah, mengingatkan pentingnya pelaksanaan Muswil yang demokratis sesuai aturan organisasi. “Sebagai organisasi besar, semua pihak harus mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku,” tegasnya.(**)
