LEGISLATIF – Komisi II DPRD Provinsi Lampung mendorong adanya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi permasalahan serapan gabah petani di tengah puncak panen raya. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama sejumlah pemangku kepentingan pada Kamis (10/4/2025).
RDP tersebut melibatkan Perhimpunan Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Bulog, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan.
Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan respons atas banyaknya keluhan dari petani mengenai gabah yang tidak terserap, meskipun panen sedang melimpah.
“Kita sedang memasuki puncak panen, tapi banyak petani yang mengeluh gabahnya tidak terserap. Setelah kami konfirmasi ke Bulog, ternyata salah satu kendalanya adalah keterbatasan kapasitas gudang,” ujarnya.
Selain itu, Ahmad Basuki mengungkapkan bahwa Bulog hanya diberi mandat untuk menyerap sekitar 20 persen gabah petani, sesuai penugasan dari pemerintah pusat. Hal ini memunculkan kekhawatiran di tingkat petani karena mayoritas hasil panen mereka tidak memiliki kepastian pasar.
“Kami mendorong Bulog untuk bernegosiasi dengan pusat agar bisa menyerap lebih banyak gabah. Lampung ini lumbung pangan nasional, jadi seharusnya ada perhatian lebih terhadap serapan hasil pertanian,” tambahnya.
Dalam forum yang sama, Ketua Perpadi Lampung, Midi Iswanto, menekankan pentingnya sinergi antara Bulog dan pelaku usaha penggilingan padi. Menurutnya, penguatan kerja sama ini dapat menjadi solusi untuk mengantisipasi lonjakan produksi saat panen.
“Bulog tidak bisa bekerja sendiri. Kami dari Perpadi siap berkolaborasi dalam menyiapkan cadangan beras dan menyerap gabah petani. Ini bagian dari tanggung jawab bersama menjaga ketahanan pangan,” jelas Midi.
RDP ini menjadi momentum penting untuk membangun kesepahaman antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga distribusi pangan, guna memastikan hasil panen petani terserap maksimal dan harga tetap stabil.
