LEGISLATIF – Wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hingga tujuh tahun sebagai dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mulai memunculkan berbagai tanggapan, termasuk dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami.
Menurut Lesty, perpanjangan masa jabatan bukanlah “bonus” atau keuntungan politik, melainkan justru harus menjadi peringatan serius bagi seluruh legislator untuk meningkatkan beban moral dan kinerja mereka.
“Lima tahun masa jabatan sudah sangat padat dengan berbagai agenda. Kalau diperpanjang, tanggung jawab harus makin besar, bukan malah jadi alasan bermalas-malasan,” tegas Lesty, Senin (30/6/2025).
Selain persoalan beban kerja, Lesty menyoroti dampak serius terhadap regenerasi kader di internal partai. Ia khawatir penambahan masa jabatan bisa menghambat pergantian dan penyegaran figur-figur baru di parlemen.
“Kalau masa jabatan terlalu lama, peluang kader muda masuk bisa tersendat. Kita harus tetap pastikan kaderisasi berjalan, agar demokrasi tetap hidup dan dinamis,” ujar politikus muda PDI Perjuangan tersebut.
Meski demikian, Lesty menyatakan pihaknya menghormati putusan MK sebagai lembaga konstitusi dan menunggu keputusan teknis dari Komisi II DPR RI yang tengah membahas hal ini.
“Fraksi PDI Perjuangan tentu akan mengikuti kebijakan partai pusat. Untuk saat ini, fokus kami masih pada penyelesaian agenda prioritas seperti pembahasan anggaran,” tambahnya.
Lesty kembali mengingatkan, masa jabatan yang diperpanjang seharusnya tidak menjadi ruang untuk “berleha-leha,” melainkan momentum untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Tambahan waktu ini harus menjadi cambuk bagi anggota DPRD untuk bekerja lebih baik, bukan beban bagi rakyat,” pungkasnya.(**)
