LEGISLATIF – Komisi III DPRD Provinsi Lampung menegaskan posisi mereka sebagai pengawas dalam persoalan dugaan tunggakan pajak oleh PT Sugar Group Companies (SGC), khususnya terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP). Ketua Komisi III, Supriyadi Hamzah, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk bekerja lebih terbuka dan profesional dalam menangani isu tersebut.
“Kami tidak ingin isu ini justru menimbulkan kegaduhan. Fokus kita adalah mendorong transparansi dan memastikan setiap potensi pendapatan daerah dioptimalkan,” ujar Supriyadi, Rabu (9/7/2025).
Supriyadi, yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung, menyatakan bahwa pihaknya menaruh perhatian serius pada persoalan pajak perusahaan besar, namun tetap menjaga agar fungsi pengawasan tidak berubah menjadi tekanan politik yang kontraproduktif.
“Kami bicara berdasarkan data dan fungsi. Kalau kita asal bicara tanpa dasar, masyarakat bisa salah paham. Ini bukan soal siapa, tapi bagaimana pemerintah daerah menagih haknya secara adil dan akuntabel,” jelasnya.
Komisi III disebutnya rutin menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bapenda dan OPD terkait lainnya untuk mengevaluasi capaian pendapatan. Namun Supriyadi menegaskan bahwa penagihan teknis tetap menjadi domain eksekutif, bukan legislatif.
“Kami bukan penagih pajak. Tapi kami mengawasi agar target pendapatan tercapai dan prosedur dijalankan dengan benar. Kalau ada kendala di lapangan, itu yang kami telusuri dalam evaluasi,” katanya.
Supriyadi juga mengungkapkan masih adanya ketidaksinkronan data terkait alat berat milik perusahaan-perusahaan besar di Lampung, termasuk yang diduga belum membayar pajak.
“Ada laporan dari masyarakat soal alat berat di kampung-kampung. Kita minta Bapenda validasi. Kalau terbukti tidak bayar, ya harus ditindaklanjuti,” ucapnya.
Politikus Golkar itu menegaskan, Komisi III tetap mendorong Bapenda agar bekerja secara maksimal dan transparan kepada publik, mengingat persoalan pajak sangat sensitif dan menyangkut kepercayaan masyarakat.
“Kita ingin Bapenda terbuka. Jangan sampai muncul opini liar karena kurangnya informasi. Pemerintah harus memberi kejelasan agar masyarakat tahu bahwa pengelolaan pajak berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.(**)
