LEGISLATIF – Komisi V DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib sekolah swasta yang terdampak sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terutama di Kota Bandar Lampung. Hal ini disampaikan menyusul keluhan dari Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMA-SMK Swasta yang mengaku mengalami krisis jumlah siswa.
Anggota Komisi V, Budhi Condrowati, menyampaikan bahwa distribusi siswa yang tidak merata antara sekolah negeri dan swasta harus segera dievaluasi agar tidak mematikan sekolah swasta, yang selama ini turut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Intinya Dinas Pendidikan harus punya kebijakan yang adil. Sekolah negeri bisa tetap jalan, tapi sekolah swasta jangan sampai mati,” ujar Budhi di Ruang Komisi V DPRD Lampung, Senin (7/7/2025).
Budhi juga menegaskan bahwa Komisi V akan mendorong keterlibatan FKKS dalam proses perencanaan dan evaluasi PPDB setiap tahunnya. Menurutnya, keberadaan sekolah swasta tidak bisa dipandang sebagai pelengkap semata, melainkan mitra strategis pemerintah dalam penyediaan layanan pendidikan.
“Kami akan sampaikan langsung ke Pak Kadis (Kepala Dinas Pendidikan). Kita perlu rumuskan solusi jangka pendek dan panjang. Semoga ada jalan keluar terbaik,” tambahnya.(**)
