LEGISLATIF – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS, Yusnadi, menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2025–2030. Hal ini disampaikannya dalam rapat Komisi IV DPRD Lampung, Kamis (3/7/2025).
Yusnadi menyatakan bahwa Fraksi PKS memberikan tiga catatan utama yang wajib menjadi perhatian pihak eksekutif agar pembangunan lima tahun ke depan lebih berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Tiga Sorotan Utama Fraksi PKS:
-
Kualitas Proyek
“Setiap proyek pembangunan wajib memenuhi standar kualitas minimal sesuai ketentuan teknis yang berlaku,” tegas Yusnadi.
Ia menyoroti adanya proyek-proyek di masa lalu yang dinilai tidak memenuhi spesifikasi teknis, sehingga mudah rusak dan merugikan masyarakat.
-
Ketepatan Waktu
“Proyek-proyek yang dibiayai APBD harus diselesaikan tepat waktu. Kalau molor, itu akan berdampak pada efektivitas perencanaan tahun anggaran berikutnya,” jelasnya.
Keterlambatan pelaksanaan proyek, menurut Yusnadi, tidak hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi di lapangan.
-
Tunda Bayar
“Tunda bayar harus dihentikan. Ini masalah klasik yang terus berulang dan membebani keuangan daerah,” tegasnya.
Fraksi PKS menilai, praktik tunda bayar menjadi indikasi lemahnya manajemen fiskal dan berdampak buruk pada pelaku jasa konstruksi maupun mitra pemerintah lainnya.
Sebagai tindak lanjut dari evaluasi ini, Komisi IV DPRD Lampung telah memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk rapat dengar pendapat (RDP). Dalam rapat tersebut, ketiga isu utama ini menjadi bahan evaluasi kinerja OPD.
“Tadi sudah kami tekankan secara langsung kepada OPD yang hadir agar semua catatan yang kami sampaikan betul-betul diperhatikan dan ditindaklanjuti,” kata Yusnadi.(**)
