LEGISLATIF – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menyampaikan pandangan kritis terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, khususnya pada tiga sektor strategis: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKS, Syukron Muchtar, dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung yang digelar Selasa (1/7/2025).
Fraksi PKS mengapresiasi alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp1,916 triliun atau 22% dari total belanja daerah Rp8,7 triliun, melebihi ambang batas mandatory spending minimal 20%.
Namun, Syukron menegaskan bahwa pemenuhan anggaran secara kuantitatif belum sejalan dengan capaian kualitatif.
“Beberapa indikator mutu masih lemah, seperti indeks mutu pendidikan, rasio guru terhadap rombongan belajar, keterjangkauan akses pendidikan di daerah 3T, dan angka transisi ke perguruan tinggi,” ungkapnya.
PKS juga menyoroti target pendapatan Dinas Pendidikan sebesar Rp70,05 miliar, namun realisasinya hanya Rp461 juta (0,65%). Sementara itu, pendapatan dari transfer pusat tidak terealisasi sama sekali.
“Ini mencerminkan kelemahan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta minimnya inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan sah,” tegas Syukron.
Meski realisasi belanja mencapai 98,34%, Fraksi PKS mencatat bahwa anggaran masih didominasi proyek fisik seperti pembangunan ruang kelas, sementara:
-
Dana BOS SMA hanya terserap 39,28%
-
Dana BOS SMK sebesar 62,99%
-
Program mutu pendidikan berbasis teknologi hanya 40%
“Tingginya serapan anggaran tidak serta-merta menunjukkan peningkatan mutu. Evaluasi output dan dampak terhadap pembelajaran sangat mendesak,” tambahnya.
Dalam sektor kesehatan, Fraksi PKS menekankan pentingnya kualitas layanan karena berkaitan langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi kesehatan mencapai Rp7,1 miliar (110,04%), tidak ada realisasi dari transfer pusat, termasuk untuk program strategis seperti:
-
Jampersal (Jaminan Persalinan)
-
BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)
-
Dana Penanganan Stunting
Dari total pagu belanja Rp278,4 miliar, realisasi hanya Rp222,9 miliar (80,06%).
Beberapa program strategis yang memiliki serapan rendah:
-
Telemedicine: 7,82%
-
Pelayanan kesehatan daerah terpencil: 43,12%
-
Penanganan penyakit menular dan tidak menular: 89,4%
-
Pelayanan ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan): nihil
“Program penunjang justru diserap di atas 95%, padahal seharusnya prioritas ada pada layanan langsung kepada kelompok masyarakat rentan,” kata Syukron.(**)
