LEGISLATIF – Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Fatikhatul Khoir, menilai keberadaan Koperasi Merah Putih di provinsi ini dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan telah menggelontorkan dana Rp200 triliun ke bank-bank himbara. Dana ini bisa diakses para pelaku ekonomi, termasuk melalui jalur Koperasi Merah Putih yang sudah dibentuk di Lampung,” kata Fatikhatul pada Kamis, (18/9/2025).
Ia berharap koperasi tersebut segera beroperasi penuh sehingga dapat menjalankan fungsi pengawalan sekaligus menyalurkan bantuan bagi masyarakat.
“Program prioritas pemerintah seperti Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Merah Putih, hingga makan bergizi gratis, semuanya saling berkaitan. Meski kita sedang menghadapi efisiensi anggaran, kesejahteraan masyarakat tetap harus jadi perhatian utama,” ujarnya.
Menurut Fatikhatul, keberadaan koperasi ini juga diyakini mampu membuka lapangan kerja baru.
Hanya saja, pengelolaannya sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM.
“Pendaftaran anggota koperasi tidak harus melalui rekomendasi Dinas Koperasi Provinsi. Cukup mendaftar langsung lewat aplikasi. Kami di daerah lebih pada fungsi monitoring,” katanya.
Dalam pembahasan APBD 2026, Fatikhatul mengakui anggaran untuk Dinas Koperasi Lampung masih minim.
Padahal, dinas tersebut dibutuhkan untuk melakukan pembinaan dan penguatan sumber daya manusia bagi pengurus koperasi.
“Tidak semua koperasi baru. Ada juga koperasi lama yang perlu penguatan kembali. Karena itu, pembinaan SDM penting, baik dari pusat maupun provinsi,” ujar dia.(**)
