LEGISLATIF – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, mengapresiasi langkah cepat Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam merespons persoalan harga singkong yang sempat meresahkan petani.
Budiman menilai, koordinasi Gubernur dengan Kementerian Pertanian (Kementan) pada 9 September lalu membuahkan hasil nyata. Kementan menetapkan harga minimal singkong Rp1.350/kg dengan rafaksi 15 persen serta memberlakukan larangan terbatas (lartas) impor tepung tapioka. “Kebijakan ini kabar baik bagi petani karena penyerapan panen lokal lebih terjamin,” ujarnya, Minggu (21/9/2025).
Ketua DPC Demokrat Bandarlampung ini juga mengapresiasi langkah Presiden melalui Kementan yang mendukung pembatasan impor sebagai jawaban atas krisis harga singkong. “Kalau impor masih dibuka, perusahaan lebih memilih dari luar negeri dengan harga lebih murah. Dengan pembatasan, permintaan singkong lokal otomatis meningkat sehingga petani bisa menikmati harga yang layak,” jelasnya.
Selain itu, Budiman memberikan apresiasi kepada Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung yang terus mengawal aspirasi petani hingga melahirkan kebijakan konkret. “Pansus bekerja mencari solusi terbaik agar kesejahteraan petani meningkat,” tegasnya.
Tak hanya soal singkong, Budiman juga menyoroti keberhasilan Gubernur dalam menjaga kondusivitas daerah, salah satunya saat unjuk rasa damai di awal September. “Gubernur langsung turun menemui masyarakat. Itu contoh baik bagaimana pemerintah hadir dan meredam potensi konflik. Bahkan bisa menjadi percontohan nasional,” katanya.
Dia pun meminta bupati dan wali kota di Lampung meniru langkah cepat dan responsif Gubernur. “Quick respon itu penting agar masalah tidak berlarut-larut. Unjuk rasa damai di Lampung bisa jadi model nasional jika semua kepala daerah hadir di tengah rakyat,” pungkasnya.(**)
