LEGISLATIF – Wakil Ketua DPRD Lampung Kostiana mendorong pembentukan tim pengawas program makan bergizi gratis (MBG). Langkah ini disebut untuk menanggulangi maraknya kasus keracunan terkhusus di Lampung.
Kostiana menyampaikan implementasi program MBG yang menyebabkan sejumlah keracunan harus dianggap sebagai persoalan serius dan harus ditangani secara cepat. Terlebih Bandarlampung menjadi daerah dengan angka tertinggi kasus keracunan sebanyak 503 orang merujuk data dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Bandarlampung menjadi daerah tertinggi se Indonesia yang mengalami kasus keracunan. Ini tentu menjadi preseden buruk dan harus mendapatkan perhatian dari sejumlah pemangku kepentingan,” kata Anggota DPRD Lampung Dapil Bandarlampung ini, Kamis (02/10/2025).
Kostiana menilai lemahnya pengawasan proses produksi dan distribusi MBG menjadi salah satu faktor penyebab kasus keracunan di beberapa daerah di Lampung.
Oleh karena itu, ia menegaskan pembentukan tim pengawas untuk memastikan proses produksi MBG dari hulu ke hilir secara tepat dan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak itu sehat dan higienis.
“Tim pengawas ini perlu memastikan apakah bahan menu MBG sehat, lalu proses memasak dengan tepat dan distribusi makanan ke anak-anak higienis. Artinya tim pengawas memastikan proses MBG sesuai SOP,” kata dia.
Ia juga mendukung langkah Pemprov Lampung menerbitkan surat edaran (SE) bagi mitra atau yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperhatikan standar operasional prosedur (SOP) program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah kejadian keracunan.
“Langkah pak Gubernur untuk mencegah kasus keracunan dengan mengimbau agar pelaksanaan MBG sesuai SOP kita sambut baik. Namun untuk memastikan kasus keracunan tidak berulang, dirasa perlu membentuk tim pengawas,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Kostiana juga menekankan perlunya penyelidikan untuk mengetahui penyebab keracunan makanan MBG di Lampung. Upaya ini sebagai langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari.
Lebih lanjut Kostiana juga menyoroti masih sedikitnya regulasi yang mengatur pelaksanaan MBG. Hal ini menurutnya berdampak terhadap tata kelola tidak dilaksanakan dengan baik.
“Karena itu kita mendorong juga ada langkah Evaluasi menyeluruh, baik dari aspek pengawasan, regulasi hingga memastikan keamanan dari makan yang disajikan. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan tujuan baik MBG untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah tercapai. Perbaikan perlu terus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tersebut,” pungkasnya.(**)
