LEGISLATIF – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil Bandar Lampung, Andika Wibawa SR, melaksanakan kegiatan reses di Kelurahan Sukarame pada Sabtu (15/11/2025). Kehadiran Andika disambut langsung oleh Lurah Doni Nopria.
Lurah Doni mengapresiasi kunjungan tersebut dan berharap aspirasi warga dapat segera ditindaklanjuti.“Semoga aspirasi kami dapat terealisasi dan terlaksana,” ujarnya.
Dalam reses tersebut, Andika kembali menegaskan komitmennya untuk menyalurkan seluruh keluhan warga kepada pemerintah daerah.“Jika ada aspirasi atau keluhan, akan saya sampaikan kepada pemerintah setempat, baik Pemprov Lampung melalui Bapak Gubernur maupun kepada Ibu Wali Kota Bandar Lampung,” kata Andika.
Warga Keluhkan Siring Mampet dan Jalan Seperti Sungai Saat Hujan
Sahmija Karya, salah satu warga, mengeluhkan kondisi jalan yang berubah seperti sungai ketika hujan deras. Menurutnya, persoalan siring yang tidak berfungsi menjadi penyebab utama genangan.“Kalau hujan agak lebat, jalanan jadi sungai semua. Kalau bisa perbaiki siring, kalau tidak bisa mungkin jalannya ditinggikan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti status Perumahan Griya yang sudah 27 tahun belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah.
“Saya bingung, perumahan ini 27 tahun namun belum serah terima ke pemda, tapi kadang-kadang dapat perbaikan 100 meter menjelang Pilkada,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Andika menjelaskan bahwa banyak perumahan menghadapi kendala karena belum diserahkan pengembang kepada pemerintah.
“Memang kendala perumahan itu sering belum serah terima dan akhirnya ditinggalkan. Namun jika memang perlu, silakan temui pengembang dan minta surat penyerahan kepada warga, supaya nantinya bisa diserahkan resmi ke pemda,” jelasnya.
Warga: Kawasan Pendidikan Dikepung Kos-kosan dan Tempat Hiburan
Keluhan lain disampaikan oleh Jepri, warga yang resah karena kawasan tempat tinggal mereka kini dikelilingi kos-kosan, tempat hiburan, dan sentra kuliner, padahal wilayah tersebut sebenarnya masuk kawasan pendidikan.
“Terkait keberadaan perumahan kami, kami dikepung kos-kosan, tempat hiburan, kuliner. Padahal ini kawasan pendidikan. Kami khawatir, karena warga di sini 50 persen musafir, bukan warga tetap,” katanya.
Menanggapi hal ini, Andika menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan pengelolaan tata kota.”Secara pribadi memang tidak elok. Tapi saya lihat pengelolaan tata kota kita kurang baik, sekarang campur aduk,” ujarnya.
Namun Politisi Gerindra ini menjelaskan, pemerintah dihadapkan pada dilema ketika harus membatasi usaha masyarakat.
“Kita serba salah. Kalau UMKM kuliner ditutup, warga terdampak pencahariannya. Kalau kafe ditutup, kasihan yang kerja. Mereka semua berusaha mencari nafkah,” katanya.
Meski begitu, Andika menilai penting adanya kebijakan yang mengatur zonasi dan penataan ruang.“Seharusnya ada penataan lokasi untuk kafe, kos-kosan, maupun kuliner. Kalau saya lihat, penataan kota saja yang masih kurang,” tegasnya.(TL)
