Program KUR massal ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM di seluruh daerah. Melalui skema pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, KUR diharapkan mampu memperkuat struktur usaha kecil, mempercepat perputaran ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan nasional tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Prabowo Subianto dari pusat acara di Surabaya, Jawa Timur. Seluruh pemerintah provinsi terhubung secara hybrid, melibatkan perbankan penyalur, pelaku UMKM, serta unsur pemerintah daerah.
Di Lampung, pelaksanaan kegiatan dipusatkan di Aula Mahan Agung, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala Bappeda, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, serta jajaran kepala OPD terkait. Perwakilan lembaga keuangan penyalur KUR juga hadir dalam kesempatan tersebut.
Kegiatan berlangsung tertib dan interaktif, menandai komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung kebijakan nasional pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa akad massal KUR diikuti seluruh gubernur, kepala dinas, dan pelaku UMKM di 38 provinsi. Program ini menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses pembiayaan produktif.
Menurut Maman, peningkatan penyaluran KUR menjadi indikator penting pergeseran pembiayaan dari konsumtif ke produktif yang dapat menggerakkan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat basis ekonomi nasional. Hingga kini, program KUR telah menjangkau 3,7 juta debitur dan diperkirakan menciptakan 6–9 juta lapangan kerja baru di seluruh Indonesia.
Pemerintah, kata Maman, menargetkan 62 persen alokasi KUR tahun depan tersalurkan ke sektor produksi, sembari memperkuat transformasi pelaku UMKM dari sektor informal ke formal melalui program perlindungan sosial dan jaminan usaha.
Sementara itu, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pelaku UMKM merupakan pahlawan ekonomi bangsa. Program KUR, kata dia, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah memperluas akses pembiayaan produktif di seluruh daerah.
Airlangga juga mengumumkan kebijakan penghapusan utang macet UMKM agar pelaku usaha terdampak dapat kembali memperoleh akses kredit. Pemerintah menargetkan penyaluran KUR tahun ini mencapai Rp300 triliun, dengan peningkatan alokasi sektor produksi menjadi 65 persen, naik dari capaian 60 persen sebelumnya.
Ia menambahkan, kualitas penyaluran KUR terus membaik dengan tingkat kredit macet (NPL) hanya 2,28 persen, jauh lebih rendah dibandingkan pinjaman non-KUR yang mencapai 4,55 persen. Pemerintah juga mendorong perluasan penyaluran KUR ke luar Pulau Jawa serta memperkuat sektor padat karya seperti industri tekstil, sepatu, kulit, dan pertanian rakyat, termasuk komoditas tebu.
Selain itu, Airlangga meluncurkan program Kredit Perumahan Rakyat dengan tambahan anggaran Rp130 triliun di luar KUR utama untuk membangun 320 ribu unit rumah serta mendukung kontraktor lokal UMKM agar berperan dalam pembangunan perumahan rakyat.
Provinsi Lampung sendiri menerima alokasi dana sebesar Rp919 miliar yang didistribusikan kepada 15.381 debitur di seluruh kabupaten/kota.(*)
