LAMPUNG TENGAH – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, pada Rabu (10/12) malam, menjadi sorotan berbagai pihak dan diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan di Provinsi Lampung.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik SIGER Institute, Naufal A. Caya, menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengingatkan agar peristiwa ini menjadi “alarm keras” bagi para pemimpin daerah.
Akademisi FISIP Universitas Tulang Bawang (UTB) itu menegaskan bahwa kasus korupsi yang kembali menjerat kepala daerah, khususnya di Lampung, menunjukkan bahwa praktik-praktik yang merugikan rakyat masih menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kejadian ini miris ya, bersamaan dengan HAKORDIA (Hari Anti Korupsi Dunia). Aparat penegak hukum, termasuk KPK, harus terus didukung dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, pencegahan internal di tingkat pemerintahan daerah harus menjadi benteng utama agar praktik korupsi dan abuse of power tidak terulang,” papar praktiksi Komunikasi Politik lulusan Universitas Paramadina Jakarta itu.
Menurutnya, para kepala daerah dan jajaran birokrasi harus kembali berfokus pada mandat utama mereka, yaitu melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah dana pembangunan harus dipastikan dengan penuh rasa tanggung jawab, efektif, dan efisien, mengalir untuk kepentingan rakyat, bukan masuk ke kantong pribadi atau kelompok,” tegas Naufal.
SIGER Institute, sambungnya, juga menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan tata kelola anggaran di seluruh kabupaten/kota di Lampung.
“Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa janji-janji politik saat kampanye harus diwujudkan melalui kerja nyata yang bersih dan akuntabel. Integritas adalah harga mati bagi seorang pemimpin,” tutupnya
Diharapkan, dengan adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum, akan timbul efek jera, dan momentum ini dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Lampung dan seluruh stakeholder untuk memperkuat komitmen anti-korupsi serta mengakselerasi pembangunan daerah yang tertinggal.
Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan politik atau pribadi. (*)
