BANDAR LAMPUNG – Hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung dalam waktu singkat kembali memicu banjir di berbagai wilayah. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung, sedikitnya 38 titik di ibu kota Provinsi Lampung terdampak banjir, yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia serta satu orang dilaporkan hilang terbawa arus.
Menanggapi peristiwa tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa akibat banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Bandar Lampung.
“Saya turut berduka cita atas korban jiwa dalam musibah banjir ini. Tentu ini sangat kita sesalkan dan menjadi perhatian bersama agar ke depan kejadian serupa tidak terus berulang,” kata Kostiana, Jum’at (6/3/2026).
Anggota DPRD Lampung dari Dapil Bandar Lampung intensitas hujan yang sangat deras dalam waktu singkat turut menjadi salah satu faktor penyebab banjir di sejumlah titik di Kota Bandar Lampung.
Ia pun mengimbau Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk segera melakukan pembenahan infrastruktur, khususnya sistem drainase, agar persoalan banjir yang kerap terjadi dapat diminimalisasi.
“Kami menghimbau Pemkot Bandar Lampung untuk melakukan perbaikan infrastruktur, terutama drainase,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kostiana juga menyoroti minimnya kehadiran aparatur wilayah seperti lurah, camat, hingga ketua lingkungan dalam kegiatan reses anggota dewan. Padahal, menurutnya, forum reses merupakan momen penting untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat.
“Saat ini kami sedang masa reses di 11 titik, tetapi hanya dihadiri satu lurah. Bahkan dari satu lingkungan yang memiliki sekitar 15 RT, satu RT pun tidak hadir di lokasi kegiatan,” ungkapnya.
Menurut Kostiana, kehadiran para pamong wilayah sangat penting agar mereka dapat mendengar langsung keluhan masyarakat, terutama terkait persoalan banjir yang banyak disampaikan warga.
“Ketika reses, kami turun untuk membantu pemerintah kota mencari solusi, termasuk soal perbaikan infrastruktur drainase. Keluhan masyarakat paling banyak soal banjir, baik karena drainase yang tidak memadai maupun gorong-gorong yang sempit sehingga luapan air tidak tertampung,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika aparatur wilayah hadir dalam kegiatan reses, maka mereka dapat langsung melakukan koordinasi terkait tindak lanjut aspirasi masyarakat, termasuk memastikan apakah persoalan tersebut telah diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau belum.
“Kalau pamong setempat hadir, mereka bisa langsung mengetahui apakah keluhan masyarakat, termasuk soal banjir, sudah diusulkan dalam Musrenbang atau bagaimana tindak lanjutnya,” kata dia.
Kostiana berharap seluruh pihak dapat bersama-sama memperhatikan kondisi Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi, agar ke depan tidak lagi menjadi langganan banjir.
“Jadi sama-sama kita perhatikan ibu kota provinsi ini, yang seharusnya sudah aman dari banjir,” ujarnya.
Ia juga menyinggung rencana kolaborasi penanganan banjir antara Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Pesawaran yang sempat dibahas tahun lalu. Namun hingga kini program tersebut belum terlaksana.
“Kerja sama penanganan banjir antara Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran sebenarnya sudah dibahas tahun lalu, tetapi belum terlaksana. Insyaallah jika sudah berjalan, itu bisa membantu mengurangi banjir di Bandar Lampung,” pungkasnya.(TL)
