LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2027 di Aula Utama Kantor Bupati Pringsewu, Kamis (12/3/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, unsur Forkopimda Pringsewu, para camat, lurah, kepala desa, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas mengatakan Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, forum tersebut juga menjadi sarana menyinkronkan program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Lampung.
Riyanto memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Pringsewu. Di antaranya pertumbuhan ekonomi pada 2025 mencapai 5,44 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,76, serta penurunan angka kemiskinan menjadi 7,60 persen.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi daerah, seperti kondisi infrastruktur jalan yang rusak, keterbatasan pembiayaan daerah, meningkatnya angka pengangguran, kenaikan kasus stunting, serta masih adanya kemiskinan ekstrem.
Untuk itu, pada tahun 2027 Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan memfokuskan pembangunan pada peningkatan produktivitas sumber daya manusia, penguatan investasi dan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kami optimistis berbagai target tersebut dapat dicapai apabila seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi dan bekerja bersama,” ujar Riyanto.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2027 oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagai forum penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurut Mirza, perencanaan pembangunan di tingkat daerah memiliki peran strategis sebagai pondasi menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.
“Fondasi pembangunan itu ada di daerah, bahkan sampai di desa-desa. Ketika kabupaten mampu merancang program pembangunan yang baik, maka itu akan menjadi fondasi bagi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penyusunan RKPD harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar mampu menghasilkan program pembangunan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“RKPD bukan hanya formalitas administrasi. Yang kita inginkan adalah program pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mirza juga mendorong penguatan hilirisasi komoditas untuk meningkatkan nilai tambah produk daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan bukan hanya karena naiknya harga komoditas, tetapi karena adanya hilirisasi yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, pada 2026 Pemerintah Provinsi Lampung memfokuskan program pembangunan di Kabupaten Pringsewu pada penanganan jalan provinsi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus memperkuat posisi Pringsewu sebagai daerah penghubung bagi kabupaten di sekitarnya.
Di akhir sambutannya, Mirza berharap forum Musrenbang ini dapat menghasilkan keputusan konkret yang menjadi pijakan penting dalam menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Mari kita buktikan bahwa perencanaan yang kita susun hari ini adalah pijakan pokok untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Pringsewu dan Provinsi Lampung,” pungkasnya.(*)
