LEGISLATIF – Target ambisius kemantapan jalan di Provinsi Lampung mulai menemukan pijakannya. DPRD Provinsi Lampung menyatakan keyakinan bahwa angka 85 persen jalan mantap pada akhir 2026 bukan sekadar janji di atas kertas, melainkan target realistis yang kini mulai bergerak di lapangan.
Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri, menegaskan optimismenya seiring dimulainya sejumlah proyek pembangunan yang ditandai dengan groundbreaking oleh pemerintah provinsi. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan.
“Groundbreaking ini bukan hanya seremoni, tapi bentuk keterbukaan. Publik bisa tahu ruas mana yang dikerjakan dan bagaimana targetnya,” ujar Mukhlis, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, transparansi tersebut menjadi kunci penting dalam memperkuat fungsi kontrol. Dengan informasi yang terbuka, DPRD maupun masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk mengawasi jalannya proyek, mulai dari progres hingga kualitas pekerjaan.
Mukhlis menekankan, pengawasan DPRD difokuskan pada kebijakan dan respons terhadap keluhan masyarakat, terutama jika muncul persoalan kualitas jalan di lapangan. Sementara aspek teknis tetap menjadi tanggung jawab dinas terkait, konsultan pengawas, dan lembaga pemeriksa.
Dalam beberapa tahun terakhir, DPRD mencatat adanya perbaikan signifikan pada kualitas pembangunan jalan. Indikatornya terlihat dari menurunnya keluhan masyarakat dibanding periode sebelumnya, sebuah capaian yang memperkuat kepercayaan terhadap target yang dicanangkan.
Dengan dukungan anggaran yang besar, metode pelaksanaan yang lebih transparan, serta peluang tambahan pendanaan dari pemerintah pusat, DPRD menilai target 85 persen jalan mantap pada 2026 berada dalam jalur yang tepat.
Tak hanya itu, proyeksi jangka panjang juga mulai disusun. Target kemantapan jalan hingga 91 persen pada akhir masa jabatan Gubernur dan wakil Gubernur Lampung pada 2030 mendatang, dinilai bukan hal mustahil, selama kualitas pembangunan tetap terjaga dan laju kerusakan jalan bisa ditekan.
Mukhlis pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap kebijakan infrastruktur. “Di balik target itu, ada tuntutan nyata, yakni jalan yang benar-benar bisa dilalui dengan layak oleh masyarakat di seluruh Lampung,” pungkasnya. (*)
