LEGISLATIF – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, mendesak percepatan penyusunan sekaligus realisasi masterplan penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung. Menurutnya, persoalan banjir tidak bisa terus ditangani secara parsial dan saling melempar tanggung jawab antarinstansi.
Lesty menegaskan, masterplan banjir harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan. Ia meminta Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) duduk bersama menyusun langkah terpadu agar penanganan banjir berjalan efektif.
“Masterplan banjir ini harus benar-benar menjadi prioritas. Perencanaannya harus segera dituntaskan dan realisasinya juga harus didukung bersama oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta BBWS,” kata Lesty, Rabu (22/7).
Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan itu menilai koordinasi lintas lembaga menjadi kunci untuk mengatasi persoalan banjir yang terus berulang di Bandar Lampung. Menurutnya, masing-masing pihak memiliki kewenangan yang harus dijalankan secara sinergis, bukan justru saling menunggu.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi kecenderungan melempar seluruh tanggung jawab kepada BBWS. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota, tetap memiliki peran besar dalam mendukung program pengendalian banjir.
“Jangan hanya bilang ini kewenangan BBWS. Jangan sampai kita justru buang badan. Semua pihak harus bertanggung jawab dan bergerak bersama agar persoalan banjir ini bisa diselesaikan,” tegasnya.
Lesty berharap komitmen tersebut segera diwujudkan melalui perencanaan yang matang, dukungan anggaran, serta pelaksanaan program yang terintegrasi sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban banjir yang terjadi hampir setiap musim hujan. (*)
