Bandar Lampung, Tentanglampung.com – Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung, AM Syafe’i, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Inspektorat untuk membahas laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2024. RDP ini digelar secara tertutup di Ruang Komisi DPRD Lampung pada Selasa (14/1/2025).
AM Syafe’i menegaskan pentingnya pembahasan ini untuk memastikan rekomendasi BPK terhadap Pemprov Lampung ditindaklanjuti dengan baik. “Kami ingin memastikan bahwa setiap temuan BPK mendapat respons konkret demi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Syafe’i.
Rapat tersebut dihadiri oleh Anggota Pansus, seperti Munir Abdul Haris (PKB), Supriyadi Hamzah (Golkar), Diah Dharma Yanti (PAN), Yozi Rizal (Demokrat), Tondi Muammar Gaddafi Nasution (Golkar), Mirzalie (Gerindra), dan anggota lainnya. Dari pihak Inspektorat, hadir Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Lampung, Hidayatika, bersama jajaran.
Meski digelar tertutup, RDP ini disinyalir membahas secara mendalam berbagai poin dalam LHP BPK, termasuk laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Syafe’i memastikan pihaknya akan mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan demi menjaga kepercayaan publik.
“Kami di Pansus akan terus mendorong perbaikan sistem pengelolaan keuangan agar Lampung semakin baik,” pungkasnya.(Red)
