LEGISLATIF – Ketua Fraksi PKB sekaligus Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menyerukan penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak di tengah masih tingginya kasus kekerasan di Lampung. Ia menegaskan, negara tidak boleh kalah dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi para korban.
Menurut Fatikhatul, kemajuan teknologi telah mengubah pola penyebaran informasi. Berbagai kasus kekerasan kini dapat diketahui masyarakat hanya dalam hitungan menit. Karena itu, kecepatan informasi harus dibarengi dengan kecepatan penanganan, pendampingan, dan penegakan hukum.
“Informasi sekarang sudah sangat cepat diakses masyarakat. Peristiwa yang dulu baru diketahui berminggu-minggu kemudian, sekarang bisa langsung tersebar. Karena itu penanganannya juga harus semakin cepat dan serius,” kata Fatikhatul, Senin (27/7).
Ia menilai tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung membutuhkan langkah yang lebih progresif. Pemerintah, lembaga perlindungan perempuan dan anak, aparat penegak hukum, hingga organisasi masyarakat didorong memperkuat kolaborasi dan menghadirkan inovasi agar setiap laporan korban ditangani secara cepat, profesional, dan berpihak kepada korban.
Fatikhatul juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya menangani perkara, tetapi membangun keberanian korban untuk bersuara. Banyak perempuan dan anak yang memilih diam karena takut, tertekan, atau merasa tidak akan memperoleh keadilan.
Terkait penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice (RJ), ia menilai mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem hukum yang penerapannya bergantung pada kondisi dan keputusan korban. Namun, ia menegaskan hak korban atas perlindungan dan keadilan tidak boleh dikompromikan.
“Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan jangan takut melapor. Semakin banyak korban berani bersuara, semakin besar peluang pelaku diproses sesuai hukum dan mendapatkan efek jera,” tegasnya.
Fatikhatul berharap pemerintah memperkuat layanan perlindungan, meningkatkan dukungan anggaran, serta mempererat sinergi antara aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan keluarga. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sekaligus memastikan setiap korban mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan kepastian hukum secara maksimal. (*)
