LEGISLATIF – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung menyoroti struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung. Ketua Fraksi PKB Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menilai belanja pegawai masih lebih besar dibandingkan anggaran program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurut Fatikhatul, kondisi tersebut telah lama menjadi perhatian Fraksi PKB dan terus berulang dalam setiap pembahasan anggaran bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
“Sejak saya pertama duduk di DPRD, setiap rapat dengan OPD persoalan struktur anggaran selalu menjadi catatan penting. Ini bukan isu baru, tetapi sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi,” tegasnya, Senin (3/8).
Ia menilai sudah saatnya Pemerintah Provinsi Lampung melakukan reformulasi kebijakan anggaran agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“APBD bersumber dari uang rakyat. Maka sudah seharusnya manfaat terbesar juga kembali kepada rakyat. Jangan sampai belanja birokrasi lebih dominan dibanding belanja pembangunan dan pelayanan publik,” katanya.
Selain menyoroti komposisi belanja, Fraksi PKB juga mengkritisi belum optimalnya upaya pemerintah menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sektor yang dinilai masih menyimpan potensi besar adalah Pajak Air Permukaan (PAP).
Fatikhatul mengungkapkan, berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari 11 perusahaan saja potensi penerimaan PAP diperkirakan mencapai sekitar Rp23 miliar. Sementara saat ini jumlah wajib pajak PAP telah mencapai 101 perusahaan.
“Kalau dulu dari 11 perusahaan saja potensinya sekitar Rp23 miliar, sekarang ada 101 perusahaan yang menjadi wajib pajak. Artinya ruang peningkatan PAD masih sangat besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah inovasi, keseriusan, dan kemauan kuat dari OPD terkait untuk mengoptimalkannya,” ujarnya.
Ia menilai target penerimaan PAP yang saat ini masih berada di kisaran Rp10 miliar belum mencerminkan potensi riil yang dimiliki Lampung.
“Potensi besar jangan hanya menjadi angka di atas kertas. Pemerintah harus berani mengejar target yang lebih realistis agar tidak ada pendapatan daerah yang hilang,” tegasnya.
Fraksi PKB, lanjut Fatikhatul, telah menugaskan anggota Komisi III DPRD Lampung dari PKB untuk mengawal secara khusus upaya optimalisasi PAD, terutama dari sektor Pajak Air Permukaan.
Menurutnya, peningkatan PAD menjadi kunci memperbesar ruang fiskal daerah sehingga pemerintah memiliki kemampuan lebih besar membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program-program yang langsung dirasakan masyarakat.
“Optimalisasi PAD bukan sekadar mengejar angka penerimaan, tetapi memastikan APBD benar-benar menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itulah yang akan terus kami kawal dalam setiap pembahasan anggaran,” pungkasnya. (*)
